 |
| Audensi Koalisi Gerakan Sipil dengan Pemkab di Ruang kerja Bupati Bireuen (8/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk mengawal pemenuhan hak-hak korban bencana hidrometeorologi secara transparan, adil, dan tepat sasaran. Komitmen itu disampaikan langsung Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, saat menerima audiensi Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerjanya, Jumat (8/5) sore.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas aksi damai jilid III yang digelar koalisi sipil beberapa hari lalu di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan terbuka itu, pemerintah daerah bersama perwakilan masyarakat membahas berbagai persoalan strategis terkait penanganan korban banjir dan percepatan pemulihan pascabencana.
Bupati Mukhlis menegaskan, pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun aspirasi publik. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat diajak ikut mengawasi setiap tahapan pemulihan agar bantuan dan program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat terdampak.
“Kita menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi proses pemulihan, sehingga hak korban benar-benar terpenuhi secara adil, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mukhlis.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting agar proses rehabilitasi pascabencana berjalan transparan serta akuntabel. Ia juga memastikan Pemkab Bireuen akan terus membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.
“Pemerintah terus mencari solusi yang riil dan komprehensif atas berbagai tuntutan yang disampaikan koalisi sipil. Pertemuan ini menjadi awal koordinasi berkelanjutan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Dalam audiensi itu, Koalisi Gerakan Sipil menyampaikan sejumlah tuntutan penting, mulai dari transparansi data korban banjir, kejelasan distribusi bantuan logistik, hingga permintaan jawaban resmi secara tertulis dari pemerintah daerah terkait langkah penanganan bencana.
Koalisi sipil juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, termasuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan, baik akibat bencana alam maupun dampak konflik sosial.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ir Ismunandar ST, mengajak perwakilan koalisi sipil turun langsung ke lapangan bersama pemerintah guna memastikan validitas data korban banjir.
“Kami mengajak rekan-rekan bersama-sama melakukan survei dan melihat langsung kondisi masyarakat terdampak. Mari kita diskusikan bersama di posko atau di kantor agar solusi yang diambil sesuai regulasi dan benar-benar tepat,” tegas Ismunandar.
Pemkab Bireuen juga mengingatkan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan sosial dan pembangunan kembali infrastruktur harus mengikuti mekanisme birokrasi serta aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan Koalisi Gerakan Sipil untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan bersama demi mempercepat pemulihan korban banjir secara merata, transparan, dan berkeadilan.(**)
0 Komentar