Tito Karnavian, menteri dalam negeri Republik Indonesia (dok)
JAKARTA, REAKSIONE.ID | Pemerintah daerah (Pemda) diminta memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis guna meningkatkan efektivitas penyampaian kebijakan publik. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat memahami program, kebijakan, serta capaian pemerintah secara utuh di tengah derasnya arus informasi digital.
Permintaan tersebut disampaikan pada Rabu (14/10/2026), dengan menekankan pentingnya strategi komunikasi pemerintah yang terencana, terukur, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Dalam sistem demokrasi, dukungan dan kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan pesan kebijakan dapat dipahami masyarakat secara jelas dan akurat.
Media massa dan platform digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai program pemerintah. Informasi yang disampaikan melalui media turut memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, serta merespons kebijakan yang diterapkan.
Namun, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran disinformasi. Salah satu fenomena yang dikenal sebagai firehose of falsehood menggambarkan pola penyebaran informasi keliru secara masif, berulang, dan melalui berbagai saluran sehingga berpotensi mengaburkan fakta.
"Jika tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang efektif, informasi yang salah dapat lebih dahulu menjangkau masyarakat dan memengaruhi pemahaman mereka terhadap suatu kebijakan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan fungsi Diskominfo dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan hasil pembangunan kepada masyarakat.
Komunikasi yang efektif juga diperlukan agar berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dapat diketahui dan dipahami secara luas.
Dalam konteks ini, Diskominfo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki posisi strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di daerah. Peran tersebut perlu didukung koordinasi yang kuat agar informasi mengenai kebijakan nasional dapat disampaikan secara konsisten, sesuai konteks, dan berdasarkan fakta.
Penguatan koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI juga dinilai penting. Melalui sinergi tersebut, informasi mengenai program dan capaian pemerintah pusat dapat diperkuat dengan pemberitaan yang menggambarkan pelaksanaan serta dampaknya di daerah.
Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, pemerintah daerah didorong menerapkan manajemen media secara sistematis melalui media konvensional maupun media sosial.
Strategi komunikasi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik audiens, perkembangan teknologi, serta kebutuhan informasi masyarakat. Dengan demikian, penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan, tetapi juga pada kejelasan pesan dan pemahaman publik.
Di sisi lain, komunikasi pemerintah yang efektif perlu ditopang keterbukaan informasi, ketepatan data, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui intensitas pemberitaan, tetapi juga melalui kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Penguatan peran Diskominfo pun menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat.
Koordinasi yang lebih solid antara Diskominfo daerah dan Bakom RI, komunikasi kebijakan diharapkan berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menerima informasi tentang program pemerintah, tetapi juga memperoleh pemahaman yang jelas mengenai tujuan, pelaksanaan, dan manfaatnya.
0 Komentar