 |
| Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (30/9) |
JAKARTA, REAKSIONE.ID | Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja pada kuartal IV 2026. Sebanyak sekitar 13,3 juta pekerja ditargetkan menerima bantuan senilai Rp900 ribu yang diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Airlangga menjelaskan, BSU diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing pekerja mencapai Rp900 ribu.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut hampir Rp12 triliun.“Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja,” ujar Airlangga.
BSU menjadi salah satu bagian dari paket program bantuan pemerintah untuk kuartal IV 2026 yang disiapkan guna menjaga daya beli masyarakat pada penghujung tahun.
Selain subsidi upah, pemerintah juga mengonfirmasi penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat penerima manfaat.
Bantuan tersebut menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Bantuan beras diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dan disalurkan sekaligus. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk program tersebut.
Dengan demikian, paket bantuan kuartal IV 2026 mencakup sedikitnya dua program utama, yakni bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga serta BSU bagi jutaan pekerja.
Rapat bersama Presiden Prabowo juga membahas program pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun.
Program tersebut diarahkan kepada masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Namun, pemerintah masih melakukan pencocokan dan verifikasi data calon penerima bersama kementerian terkait.
Airlangga mengatakan jumlah penerima program tersebut belum ditetapkan karena proses cross-check data masih berlangsung.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan yang akan berlanjut pada 2027.
Di antaranya Program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta dan program vokasi yang ditargetkan menjangkau 300 ribu orang.
Pemerintah juga berencana melanjutkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Berbeda dengan BSU kuartal IV 2026, kebijakan PPh 21 tersebut merupakan program yang diarahkan untuk 2027.
Pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja.
Artinya, angka penghasilan di bawah Rp10 juta yang muncul dalam penjelasan pemerintah bukan berarti seluruh pekerja bergaji di bawah Rp10 juta otomatis menerima BSU Rp900 ribu. Pemerintah masih perlu menetapkan ketentuan teknis dan kriteria penerima BSU.
Pemerintah juga belum mengumumkan secara lengkap mekanisme pelaksanaan dan waktu pencairan BSU kuartal IV 2026.
Rincian mengenai persyaratan, mekanisme penyaluran, serta waktu pencairan masih menunggu aturan teknis pemerintah. Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi kriteria perlu menunggu pengumuman resmi sebelum memastikan status sebagai penerima.
Pemerintah memperkirakan keseluruhan paket bantuan kuartal IV 2026 membutuhkan anggaran sekitar Rp31 triliun, termasuk bantuan pangan dan BSU. Kebijakan tersebut disiapkan bersamaan dengan sejumlah program ekonomi yang akan dilanjutkan atau diperluas pada 2027.
Dengan skema tersebut, penghujung 2026 akan diwarnai sejumlah intervensi pemerintah yang menyasar rumah tangga penerima bantuan pangan sekaligus pekerja, dengan tujuan mempertahankan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. (**)
0 Komentar