 |
| Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sarwani Joni.S.Pd., M.Pd, Memediasi polemik pelajar SMAN 1 Peudada dengan Kepala sekolah di Mushalla komplek SMAN 1 Peudada, Kabupaten Bireuen (26/8) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Polemik di SMAN 1 Peudada, Kabupaten Bireuen, kembali memanas. Mediasi yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Aceh pada Rabu (26/8/2026) justru menuai kekecewaan dari kalangan pelajar.
Ketua OSIS SMAN 1 Peudada, Fiki Arbiansyah, mengaku kecewa karena merasa tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dalam forum mediasi yang membahas persoalan antara siswa dan pihak sekolah.
Menurut Fiki, setiap kali hendak menyampaikan pandangan, pembicaraannya disebut kerap dipotong mediator.
“Kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Setiap ingin menyampaikan, kami selalu dipotong oleh mediator,” kata Fiki.
Fiki menilai kondisi tersebut membuat pelajar merasa hanya dijadikan bagian dari formalitas dalam proses mediasi.
“Sehingga kami menyimpulkan bahwa mediasi yang terjadi hari ini tidak lebih dari ‘setingan’ yang secara muslihat memihak kepada kepala sekolah. Aspirasi kami yang mewakili pelajar hanya sebatas formalitas sebagai penonton,” ujarnya.
Kekecewaan pelajar tidak hanya berkaitan dengan jalannya mediasi. Fiki juga menyoroti sikap pihak sekolah terhadap siswa yang mengikuti kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Ia menyebut siswa telah menjalani rangkaian latihan hingga pelaksanaan pengibaran bendera di tingkat Kecamatan Peudada. Namun, menurutnya, dukungan dari kepala sekolah dirasakan minim.
“Mirisnya lagi, partisipasi kami anggota Paskibra di tingkat Kecamatan Peudada tidak pernah dihargai langsung dari kepala sekolah. Sementara sumbangsih kami semata untuk mengharumkan nama SMAN 1 Peudada,” kata Fiki.
Ia menambahkan, selama masa pelatihan hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026, kepala sekolah disebut tidak pernah hadir untuk melihat atau menjenguk para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Jangankan semangat dan bimbingan, hadir untuk menjenguk dan melihat kami pun kepala sekolah tidak pernah menampakkan mukanya,” ungkapnya.
Fiki menjelaskan, sebelum Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tiba di sekolah, para siswa telah diminta menyampaikan poin-poin tuntutan.
Poin tersebut, kata dia, dihimpun oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan, pengawas, dan komite sekolah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses mediasi.
Namun, ketika mediasi berlangsung, ia mengaku tidak menemukan ruang dialog sebagaimana yang diharapkan.
“Bapak Kabid menyampaikan pandangannya berdasarkan catatan poin yang telah disediakan. Sementara persoalan dan polemik yang sedang bergulir tidak lagi menjadi topik dalam mediasi. Ini yang sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Menurut Fiki, persoalan utama justru seharusnya dibicarakan secara terbuka dengan menghadirkan suara siswa sebagai pihak yang merasa berkepentingan langsung.
Kekecewaan serupa disampaikan Hanifah, salah seorang siswi yang mengikuti Paskibra Kecamatan Peudada.
Ia mengaku berharap mediasi dapat menjadi ruang bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman dan keluhan secara langsung. Namun harapan tersebut, menurutnya, tidak terwujud.
“Pupus sudah harapan kami. Tidak ada lagi ruang untuk menyampaikan aspirasi selaku anggota Paskibra. Saya sangat kecewa dengan kesimpulan dalam mediasi hari ini. Kami serasa tidak terhargai,” kata Hanifah.
Hanifah juga menyoroti minimnya apresiasi terhadap siswa yang telah membawa nama sekolah dalam kegiatan Paskibra.
“Hingga hari ini, jangankan mendapat apresiasi, kehadiran kami ke sekolah sebagai perwakilan pengibaran bendera pusaka Merah Putih pada puncak peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, kepulangan kami saja tidak pernah ada penyambutan,” ujarnya.
Menurut dia, tidak ada penyambutan maupun penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada siswa Paskibra, baik yang bertugas di tingkat kecamatan maupun yang mengikuti seleksi hingga tingkat Kabupaten Bireuen.
“Tidak pernah ada penyambutan, apresiasi, apalagi penghargaan dari pihak sekolah dan terkhusus kepala sekolah untuk kami Paskibra, baik yang mewakili di tingkat kecamatan maupun yang ikut Paskibra ke Kabupaten Bireuen,” papar Hanifah.
Mediasi berlangsung di Mushalla kompleks SMAN 1 Peudada. Forum tersebut dihadiri Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Plt Kacabdin Kabupaten Bireuen, komite sekolah, pengawas, Wadanramil 04/Peudada, Ketua MKKS beserta anggota, serta kepala sekolah setempat.
Dari kalangan siswa, hadir Ketua OSIS, anggota Paskibra tingkat Kecamatan Peudada dan Kabupaten Bireuen, serta sejumlah perwakilan siswa SMAN 1 Peudada.
Persoalan ini kini menyisakan pertanyaan lebih besar, apakah mediasi benar-benar menjadi ruang untuk mendengar semua pihak, atau sekadar forum untuk menyampaikan keputusan kepada mereka yang sejak awal merasa tidak didengar?
Bagi para pelajar, persoalannya bukan semata soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka menuntut sesuatu yang lebih sederhana." didengar, dihargai, dan diberi kesempatan menjelaskan persoalan yang mereka alami sendiri.
Di tengah polemik yang belum sepenuhnya mereda, keterbukaan dan dialog menjadi kunci agar persoalan di SMAN 1 Peudada tidak semakin melebar. Sebab, ketika suara siswa hanya berhenti di lembar catatan, sementara ruang bicara tertutup, mediasi berisiko kehilangan makna utamanya. Dalam artian, mencari jalan keluar, bukan sekadar mengakhiri pertemuan.(**)
Berita sebelumnya, https://www.reaksione.id/2026/08/baru-tiga-pekan-menjabat-siswa-sman-1.html?m=1
0 Komentar