Iskandar Usman Al-Farlakhy, Bupati Aceh Timur (29/7)
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak pernah anti terhadap kritik. Sebaliknya, ia mengaku membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari insan pers selama kritik yang disampaikan bersifat membangun, berbasis fakta, dan disertai solusi.
Pernyataan itu disampaikan Al-Farlaky saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Peran Media dalam Pembangunan Aceh Timur yang dihadiri sekitar 150 jurnalis dari berbagai organisasi dan platform media di Hotel Royal Idi, Rabu (29 Juli 2026).
Dalam forum yang berlangsung hangat dan terbuka itu, Al-Farlaky menyebut media memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, wartawan merupakan pihak yang setiap hari berada di lapangan dan mampu menangkap berbagai persoalan yang belum tentu terlihat oleh pemerintah.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan saran dan pendapat teman-teman jurnalis. Banyak hal yang mungkin tidak sempat kami lihat langsung di lapangan, tetapi teman-teman wartawan dapat menjangkaunya hingga ke pelosok. Informasi itu sangat penting sebagai bahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat," ujar Al-Farlaky.
Ia menegaskan pembangunan Aceh Timur tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah semata.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk media massa yang berperan menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
Al-Farlaky juga menepis anggapan bahwa pemerintah alergi terhadap kritik. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, selama disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab.
"Kami tidak pernah menutup ruang kritik. Kritik yang konstruktif justru kami butuhkan. Yang perlu dibedakan adalah kritik dengan fitnah atau caci maki. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Al-Farlaky mengungkapkan dirinya memahami dinamika dunia jurnalistik karena pernah berkarier sebagai wartawan Harian Serambi Indonesia.
Pengalaman itu, kata dia, membuatnya memahami fungsi pers sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan.
Ia juga membantah adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan di Aceh Timur.
Menurutnya, seluruh insan pers memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra strategis pemerintah tanpa membedakan organisasi maupun media tempat mereka bernaung.
"Kami tidak pernah memola wartawan. Semua wartawan memiliki kedudukan yang sama. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bukan milik seorang bupati, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh Timur. Karena itu mari kita bangun daerah ini secara bersama-sama melalui komunikasi yang terbuka dan saling menguatkan," katanya.
Usai memberikan sambutan, Al-Farlaky membuka sesi dialog bersama peserta FGD. Sejumlah wartawan menyampaikan berbagai masukan, kritik, serta usulan terkait pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kemitraan pemerintah dengan media.
Seluruh aspirasi tersebut, menurut Al-Farlaky, akan menjadi bahan evaluasi sekaligus "vitamin" bagi pemerintah dalam menyempurnakan arah pembangunan Aceh Timur selama masa kepemimpinannya.
Ia berharap forum dialog seperti ini dapat terus digelar secara berkala agar hubungan antara pemerintah dan media semakin terbuka, sehat, dan produktif.
"Silakan terus berkreasi sesuai profesi masing-masing. Kami membutuhkan pemikiran, saran, dan kritik yang konstruktif agar arah pembangunan Aceh Timur ke depan semakin baik dan berpihak kepada masyarakat," pungkas mantan jurnalis Harian Serambi Indonesia itu.(**)
0 Komentar