Sorotan itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Ruslan Daud, saat mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan sudah tidak cukup untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap fondasi ekonomi agar pertumbuhan yang tercipta lebih produktif, berkualitas, dan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja formal. RAPBN 2027 Diminta Jadi Titik Balik ujar Ruslan Daud kepada wartawan usai rapat Banggar DPR RI.
Dalam kesempatan itu, HRD juga menyoroti tren depresiasi Rupiah yang menurutnya terus terjadi dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar gejolak jangka pendek, melainkan indikasi adanya persoalan struktural yang memerlukan langkah perbaikan lebih serius.
"Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa.
Ruslan menegaskan, penyusunan RAPBN 2027 harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk mengubah arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah didorong tidak hanya fokus menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
Ia menilai reformasi ekonomi harus diarahkan pada penguatan sektor riil, peningkatan investasi produktif, pengembangan industri bernilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan agenda tersebut membutuhkan dukungan politik yang kuat dan kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR RI agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif.
"Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat," pungkasnya.
Pernyataan HRD muncul di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih membayangi, mulai dari ketidakpastian pasar keuangan internasional, tekanan geopolitik, hingga fluktuasi nilai tukar.
Karena itu, penguatan fundamental ekonomi dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan pembahasan RAPBN 2027 yang mulai bergulir, DPR berharap arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi penyebab rentannya perekonomian nasional, termasuk tekanan berkepanjangan terhadap nilai tukar Rupiah.(**)
0 Komentar