 |
Bupati Bireuen, H. Mukhlis., SY menerima penghargaan WTP dari BPK perwakilan Aceh (4/6) |
BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Banda Aceh, Kamis (4 Juni 2026).
Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., menerima langsung dokumen hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRK Bireuen, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.
Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada empat indikator utama.
Keempat indikator tersebut meliputi kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis yang telah dilakukan, BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujarnya.
Andri dalam sambutannya.
Ia berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan kami tindak lanjuti secara serius, terukur, dan sistematis sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Mukhlis.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Mukhlis, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Raihan opini WTP ini menjadi indikator positif atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.(**)
0 Komentar