 |
| Rapat Umum Pertanggungjawaban APBG TA 2025 Gampong Jurong Binjee, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh (21/6) malam |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Rapat Umum Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2025 Gampong Jurong Binjee, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, yang digelar pada Minggu (21/6/2026) malam, berakhir tanpa kesimpulan. Forum yang berlangsung hingga larut malam itu akhirnya ditunda dan dijadwalkan kembali pada 28 Juni 2026.
Musyawarah yang digelar di Meunasah Gampong Jurong Binjee tersebut dibuka langsung oleh Keuchik Zulfikar. Selanjutnya, laporan realisasi APBG Tahun Anggaran 2025 dipaparkan oleh Bendahara Gampong, Munawar, di hadapan aparatur desa, lembaga Tuha Peut, unsur keamanan, dan masyarakat.
Dalam pemaparannya, pemerintah gampong menyebutkan total APBG Tahun Anggaran 2025 yang diterima mencapai Rp847.523.000. Dari jumlah tersebut, sebagian anggaran dialokasikan untuk sejumlah program pembangunan fisik, di antaranya pembangunan Rumah Layak Huni dengan nilai anggaran Rp66.361.000, pembangunan rabat beton senilai Rp47.800.000, serta pembangunan Dapur Kanji beserta sarana pendukung untuk kegiatan penyediaan juadah buka puasa tahunan di kompleks meunasah.
Namun, jalannya rapat mulai memanas ketika sejumlah warga meminta pemerintah gampong memaparkan secara rinci laporan pertanggungjawaban tiga proyek pembangunan tersebut.
Masyarakat juga meminta dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk penggunaan anggaran pada setiap item kegiatan.
Perdebatan mencuat saat warga mempertanyakan adanya pos biaya mandor sebesar Rp990.000 dalam pembangunan Rumah Layak Huni. Pertanyaan itu muncul karena sebelumnya pemerintah gampong disebut pernah menyampaikan bahwa tidak terdapat biaya operasional dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kaur Pembangunan, Tgk Munir, yang dimintai penjelasan awalnya mengaku dana pekerjaan ditarik dari bendahara sesuai kebutuhan lapangan, sementara sisa anggaran tetap berada dalam kas bendahara gampong. Namun saat terus didesak menjawab siapa penerima upah mandor tersebut, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya sendiri yang merangkap sebagai mandor dalam pembangunan Rumah Layak Huni dimaksud.
Pengakuan tersebut memicu serangkaian pertanyaan lanjutan dari peserta rapat. Warga meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan.
Hingga sekitar pukul 23.30 WIB, forum belum mencapai titik temu. Saat masyarakat meminta Ketua Tuha Peut, Tgk Abu, memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang berkembang dalam rapat, suasana kembali memanas setelah ia melontarkan pernyataan dalam bahasa Aceh yang berbunyi, "Ureung droe neuh hana beretika neu teumanyeong."
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari sebagian peserta rapat dan menyebabkan adu argumen di dalam forum. Untuk meredam ketegangan yang semakin meningkat, Keuchik Zulfikar kemudian mengambil keputusan menghentikan sementara jalannya musyawarah.
"Rapat umum kita tutup malam ini dan akan dilanjutkan kembali pada Minggu, 28 Juni 2026," ujar Zulfikar di hadapan peserta rapat.
Rapat umum pertanggungjawaban APBG tersebut turut dihadiri Kapospol Simpang Mamplam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lembaga Tuha Peut, perangkat gampong, serta masyarakat. Hingga rapat ditutup, sejumlah pertanyaan warga terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan belum seluruhnya terjawab dan akan kembali dibahas dalam forum lanjutan pekan depan.(**)
0 Komentar