"Pascabanjir, Al-Farlaky Minta OPD Sesuaikan Program Pembangunan"

Sosialisasi Teknis Pelaporan Kinerja, Proses Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pendopo Bupati Aceh Timur (18/6).

 IDI, REAKSIONE.ID | Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan secara berkala. 

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Teknis Pelaporan Kinerja Bupati terkait Proses Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PROSN) di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kamis (18 Juni 2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Dimiyathi, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama. Sosialisasi diikuti para kepala OPD dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Dalam sambutannya, Al-Farlaky meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memanfaatkan momentum sosialisasi tersebut untuk memperkuat pemahaman mengenai tata cara penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, terukur, dan sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah.

"Kami berharap seluruh perangkat daerah mendapatkan bimbingan dan petunjuk teknis yang komprehensif agar laporan kinerja yang disusun benar-benar selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan," kata Al-Farlaky.

Bupati mengungkapkan, Aceh Timur saat ini menghadapi tantangan besar pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah dan menimbulkan dampak signifikan terhadap agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggeser sejumlah prioritas pembangunan yang sebelumnya telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.

"Kami merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir cukup parah. Tentunya kondisi ini akan memengaruhi beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu dibahas bagaimana langkah yang harus ditempuh terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun," ujarnya.

Al-Farlaky juga meminta masukan dari narasumber Kemendagri serta perangkat daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terkait mekanisme penyesuaian program pembangunan ketika daerah menghadapi situasi darurat dan kebutuhan penanganan pascabencana.

Pada kesempatan itu, Al-Farlaky menegaskan bahwa laporan kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur capaian pembangunan dan efektivitas program pemerintah.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan visi-misi kepala daerah serta terintegrasi dengan program prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

"Laporan berkala wajib disusun oleh seluruh OPD. Program yang dijalankan harus mendukung visi dan misi daerah serta terkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan berjalan terpadu dan terarah," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa laporan kinerja harus mampu menggambarkan capaian indikator makro pembangunan daerah secara nyata. Untuk itu, setiap OPD diminta segera melakukan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan dan menyesuaikan langkah kerja dengan kondisi terkini.

Ia juga meminta seluruh progres pelaksanaan program dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.

"Kami meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada kami untuk didiskusikan lebih lanjut sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis ke depan," pungkas Al-Farlaky.

Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk dampak bencana yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur.(**)