 |
| Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Zulkarnain, mencabut pernyataan penutupan jalan Enang-Enang, Bener Meriah, Aceh (25/6) |
BENER MERIAH, REAKSIONE.ID | Polemik rencana penutupan akses Jalan Tajuk Enang-Enang di Gampong Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, akhirnya menemui titik terang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, secara terbuka mencabut pernyataannya terkait penutupan jalan yang sebelumnya memicu keresahan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir 2025. Suasana haru tak terbendung ketika Zulkarnain menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Mukim Sahrial Abadi dan seluruh warga. Pernyataan saya terkait penutupan Jalan Enang-Enang saya cabut," kata Zulkarnain, Kamis (25/6/2026).
Ucapan tersebut disambut tangis sejumlah warga yang selama beberapa bulan terakhir khawatir akses vital penghubung kawasan pedalaman itu akan ditutup.
Pernyataan BPJN Picu Polemik
Sebelumnya, BPJN Aceh sempat menyampaikan bahwa Jalan Enang-Enang hanya diperuntukkan bagi aktivitas berkebun masyarakat. Bahkan muncul rencana pemasangan portal untuk membatasi penggunaan jalan.
Alasan yang dikemukakan saat itu berkaitan dengan kondisi jembatan yang mengalami kerusakan berat setelah diterjang banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu.
Namun pernyataan tersebut memicu reaksi keras masyarakat. Pasalnya, akses Jalan Enang-Enang selama ini dibuka melalui gotong royong warga dengan dukungan dana swadaya dan donasi dari berbagai pihak.
Masyarakat juga mengaku sempat diminta menghentikan sementara pekerjaan pengaspalan swadaya yang sedang dilakukan.
Di hadapan warga, Zulkarnain mengakui bahwa pernyataan yang disampaikannya beberapa hari sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman.
"Kami datang ke sini untuk mencari solusi. Mungkin pada pertemuan hari Senin, 22 Juni 2026 lalu, yang saya sampaikan bukanlah solusi yang diharapkan masyarakat," ujarnya.
Zulkarnain menegaskan kunjungannya ke lokasi bukan atas inisiatif pribadi, melainkan tindak lanjut arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Menurutnya, pemerintah pusat ingin memastikan secara langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana serta mencari langkah penanganan yang tepat.
Ia mengungkapkan bahwa ruas Jalan Enang-Enang telah masuk dalam tahap perencanaan penanganan permanen pada tahun 2026.
Jika tidak ada kendala anggaran dan administrasi, pekerjaan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Mukim Pintu Rime Gayo, Sahrial Abadi, kembali menegaskan bahwa upaya pembukaan dan perbaikan akses Jalan Enang-Enang secara swadaya tidak pernah dilandasi kepentingan pribadi.
Ia meminta BPJN Aceh melihat persoalan tersebut dari sisi sosial dan kemanusiaan. "Saya Hanya Mengambil Peran yang Seharusnya Menjadi Tanggung Jawab Negara, ungkapnya
Menurut Sahrial, selama ini dirinya hanya berusaha mengisi kekosongan peran negara demi membantu masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
"Jalan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab BPJN Aceh. Namun saya mengambil peran itu demi kebaikan bersama, bukan untuk mencari panggung," kata Sahrial dengan suara terbata-bata menahan emosi.
Pria yang berasal dari keluarga sederhana itu mengaku terpanggil untuk berada di garis depan memperjuangkan akses jalan bagi masyarakat pedalaman.
Kesedihan yang selama ini dipendam, kata dia, memuncak ketika melihat masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan akibat buruknya akses transportasi.
"Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat masih kesulitan. Pendidikan belum layak, ekonomi juga belum memadai. Itu yang membuat saya terus berjuang," ujarnya.
Bagi masyarakat Pintu Rime Gayo, Jalan Enang-Enang bukan sekadar akses penghubung antarwilayah. Jalan tersebut telah menjadi simbol perjuangan warga yang bertahun-tahun berupaya membuka keterisolasian daerah secara mandiri ketika pembangunan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kawasan tersebut.
Karena itu, pencabutan pernyataan penutupan jalan oleh BPJN Aceh menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini memperjuangkan keberlangsungan akses tersebut.
Kini warga berharap komitmen pemerintah tidak berhenti pada permintaan maaf semata, melainkan benar-benar diwujudkan melalui pembangunan permanen yang telah dijanjikan agar akses vital itu dapat dinikmati secara aman dan berkelanjutan.(AF)
0 Komentar