Terima Kunjungan Dirjen PKP, Bupati Bireuen Desak Huntap dan Infrastruktur Pascabanjir Segera Dituntaskan

Pertemuan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, dengan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST (8/5).

 BIREUEN, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen bergerak cepat mempercepat pemulihan pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu. Harapan besar itu mengemuka saat Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Bireuen, Jumat (8 May 2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait percepatan penanganan daerah terdampak bencana. Pertemuan dan rapat koordinasi digelar di ruang kerja Bupati Bireuen dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, hingga jajaran pemerintah daerah.

Turut hadir dalam agenda itu tim dari Kemendagri, Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, Tim Data Posko Kemendagri, Kasdim 0111/Bireuen, Kabag Ops Polres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, serta sejumlah kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Dalam arahannya, Imran menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor paling menentukan dalam proses rekonstruksi pascabencana. Ia meminta seluruh tim teknis segera melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap kerusakan yang terjadi di lapangan.

Kerusakan yang menjadi fokus pendataan meliputi jalan, jembatan permanen maupun nonpermanen seperti jembatan bailey, aramco, hingga jembatan kayu. Selain itu, pemerintah juga menyoroti kerusakan sektor pertanian, termasuk areal cetak sawah yang terdampak banjir bandang.

“Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak salah sasaran dan pembangunan dapat berjalan efektif,” tegas Imran dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia juga meminta Posko Satuan Tugas (Satgas) Bersama segera diaktifkan kembali dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses penyaluran bantuan dan pembangunan fisik tidak mengalami tumpang tindih informasi maupun hambatan birokrasi.

Sementara itu, Bupati Bireuen Mukhlis menyambut positif perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak banjir di daerahnya. Ia berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga korban banjir dapat segera direalisasikan.

Mukhlis menilai keberadaan Huntap menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakpastian dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.

“Jika persoalan hunian cepat terselesaikan, pemerintah daerah bisa lebih fokus mengalokasikan energi dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Mukhlis.

Pemkab Bireuen bersama pemerintah pusat kini menargetkan percepatan pembangunan Huntap dan pemulihan infrastruktur vital agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah juga memastikan proses rehabilitasi dilakukan secara bertahap namun terukur demi mengembalikan kesejahteraan warga terdampak banjir bandang.(**)