Oleh: Afrizal, SE., CBJ
Ilustrasi
OPINI, REAKSIONE.ID | Bireuen bukanlah daerah yang miskin sumber daya. Kabupaten ini berdiri di jalur strategis ekonomi Aceh dan dikenal sebagai Kota Transit yang menghubungkan arus perdagangan, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat di lintas Trans-Sumatra.
Dari wilayah barat, hasil alam terus mengalir. Dari selatan, sektor pertambangan dan komoditas menjadi penggerak ekonomi. Dari timur, perkebunan menghasilkan berbagai produk unggulan. Dari utara, laut menyediakan sumber kehidupan bagi nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk sektor garam yang telah lama menjadi identitas ekonomi rakyat.
Belum lagi dari pusat pemerintahan, aliran dana pembangunan melalui APBN, APBA, APBK, serta Pendapatan Asli Daerah terus hadir setiap tahun dalam jumlah yang tidak sedikit.
Dengan seluruh potensi tersebut, rakyat sebenarnya hanya memiliki satu pertanyaan sederhana:
Jika daerah ini kaya, mengapa begitu banyak rakyat yang masih harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup?
Pertanyaan itu bukan muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari kenyataan yang masih mudah ditemukan di berbagai sudut daerah.
Korban bencana masih hidup dengan pelayanan yang jauh dari kata ideal. Kemiskinan masih menjadi wajah yang berulang dari tahun ke tahun.
Penyandang disabilitas masih berupaya membangun kemandirian dengan kemampuan sendiri karena belum memperoleh kepastian program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Di sisi lain, bantuan sosial sering kali terlihat lebih sibuk mengejar sorotan daripada menjawab kebutuhan.
"Bantuan datang.
Spanduk terpasang.
Dokumentasi beredar.
Kamera bekerja.
Media sosial ramai.
Namun setelah seluruh seremoni selesai, pertanyaan yang tertinggal tetap sama:
Apakah bantuan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat, atau sekadar memenuhi kebutuhan pencitraan politik?
Pertanyaan itu sah diajukan oleh publik. Bahkan dalam negara demokrasi, pertanyaan semacam itu merupakan bentuk tanggung jawab warga terhadap penggunaan anggaran dan arah pembangunan.
Karena itu, masyarakat juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam:
Profesionalkah para pemangku kepentingan dalam mengelola amanah pembangunan daerah?
Profesionalisme tidak pernah diukur dari banyaknya rapat yang diselenggarakan. Tidak pula dari megahnya seremoni, panjangnya pidato, atau ramainya publikasi kegiatan.
Profesionalisme hanya memiliki satu ukuran yang paling objektif:
Apakah angka kemiskinan turun secara nyata?
Apakah korban bencana memperoleh pemulihan yang layak dan berkelanjutan?
Apakah penyandang disabilitas mendapatkan akses pemberdayaan yang bermartabat?
Apakah keluarga miskin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan?
Apakah anak-anak dari rakyat kecil memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya?
"Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menggantung di ruang publik, maka yang perlu dievaluasi bukanlah rakyatnya.
Yang perlu dievaluasi adalah arah kebijakannya. Namun terdapat satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar capaian tahunan dan laporan kinerja.
Adakah program kesejahteraan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang?
Karena pembangunan sejati bukanlah proyek yang selesai ketika masa jabatan berakhir.
Pembangunan sejati adalah warisan.
Warisan pendidikan yang berkualitas meliputi, ekonomi yang kuat, pelayanan sosial yang adil, regulasi yang melindungi kelompok rentan dan sistem yang tetap bekerja meskipun pemimpinnya telah berganti.
Sebab daerah tidak akan pernah maju jika setiap pergantian kekuasaan selalu dimulai dari nol." Sekiranya setiap pemimpin hanya sibuk menciptakan program yang melekat pada namanya sendiri, maka yang dibangun sesungguhnya bukan fondasi pembangunan. Melainkan panggung politik lima tahunan.
Dan panggung memiliki sifat yang sama di mana pun, Ramai saat pertunjukan berlangsung. Lalu dibongkar ketika lampu dipadamkan.
Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian masyarakat mulai mengajukan pertanyaan yang semakin kritis:
Apakah para pemimpin hadir untuk membangun daerah, atau sekadar menumpang popularitas di balik logo partai politik?
Pertanyaan ini mungkin terdengar keras. Namun sejarah membuktikan bahwa kemajuan suatu daerah tidak pernah lahir dari slogan.
Rakyat tidak makan baliho.
Rakyat tidak hidup dari janji.
Rakyat tidak sejahtera oleh warna bendera.
Yang dibutuhkan rakyat adalah keberpihakan, kebijakan yang tepat sasaran, keberanian mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat, bahkan ketika keputusan itu tidak menguntungkan secara politik.
"Tentunya 'Bireuen' tidak kekurangan potensi, akan tetapi
yang dikhawatirkan rakyat justru sebaliknya.
Potensi besar itu hanya akan menjadi angka dalam laporan pembangunan, sementara kesejahteraan tetap menjadi janji yang berpindah dari pidato ke pidato, dari panggung ke panggung, dari pemimpin ke pemimpin.
Dan ketika itu terjadi, yang diwariskan kepada generasi berikutnya bukanlah kemajuan. Melainkan pengulangan masalah yang sama.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling sering tampil di depan kamera.
"Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak memasang baliho. Dan ia juga tidak peduli siapa yang paling lantang berpidato.
Sejarah hanya akan mencatat dua hal:
"Siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan siapa yang sekadar menikmati tepuk tangan kekuasaan.
Penulis:
Afrizal, SE., CBJ
0 Komentar