 |
| Audensi GeRAK dengan Bupati dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh (21/4) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan saran dari masyarakat sipil. Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, menegaskan komitmennya untuk menyahuti masukan konstruktif dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif, khususnya dalam penanganan pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Mukhlis saat menerima audiensi GeRAK Bireuen bersama sejumlah organisasi masyarakat di ruang kerjanya, Selasa (21/4) sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), serta Jurnalis Warga (JW), bersama jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Dalam forum tersebut, Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama terkait pengelolaan anggaran penanganan bencana. Ia juga mendorong pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami berharap data anggaran dan informasi penting lainnya dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas,” ujar Murni.
Selain itu, GeRAK menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, agar dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga menjadi penerima manfaat program pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah, memastikan bahwa pengelolaan anggaran bencana selama ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika agar akses informasi publik semakin terbuka.“Seluruh proses penanganan dampak banjir dilakukan tanpa diskriminasi dan mengedepankan prinsip keadilan sosial,” kata Amrullah.
Di sektor perumahan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir. Rencana tersebut mencakup 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike, Desa Krueng Simpo, serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah di wilayah Jangka.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Marwan bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Alfian, memastikan proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna menjamin ketepatan sasaran.
Bupati Mukhlis juga menyambut baik usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) untuk mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Ia menilai, kehadiran kanal pengaduan yang efektif dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan warga.
Terkait isu disabilitas, Mukhlis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera merampungkan regulasi (qanun) yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia juga mendorong pelibatan aktif kelompok disabilitas dalam proses pendataan dan perumusan kebijakan.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bireuen turut menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif melalui layanan jemput bola bagi warga terdampak bencana dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Audiensi ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemkab Bireuen menegaskan bahwa kritik dan saran dari berbagai elemen merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan bebas konflik demi percepatan pembangunan daerah.(**)
0 Komentar