 |
| Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh, meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana.(9/4) |
ACEH, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh pascabencana. Ia menilai, kehadiran negara mulai terlihat nyata di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, namun dampaknya harus segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ruslan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh, Kamis (9/4/2026). Rombongan yang dipimpin Irmawan tersebut meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana.
“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran, khususnya Kementerian PU. Infrastruktur di Aceh sudah mulai berjalan dengan baik dan ini sangat membanggakan,” ujar Ruslan.
Politisi PKB itu menegaskan, pembangunan infrastruktur membutuhkan proses panjang dan tidak bisa instan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.“Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Ini butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” katanya.
Meski mengapresiasi progres yang ada, Ruslan mengakui masih banyak wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses, terutama konektivitas antar desa, kecamatan hingga kabupaten.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.“Kalau semua akses tersambung, tentu aktivitas ekonomi masyarakat akan lebih hidup dan kesejahteraan meningkat,” tegasnya.
Ruslan juga menilai, kehadiran negara tidak hanya tercermin dari besarnya anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden yang beberapa kali mengunjungi Aceh.“Ini bukti nyata negara hadir, bukan hanya lewat angka-angka, tapi juga kepedulian langsung,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana ambisius pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh periode 2026–2028.
Total 20.647 unit rumah ditargetkan terbangun dengan anggaran mencapai Rp5,94 triliun, dengan rincian:
2026: 6.220 unit (Rp1,79 triliun)
2027: 9.747 unit (Rp2,80 triliun)
2028: 4.680 unit (Rp1,34 triliun)
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi penerima alokasi terbesar dengan 10.456 unit (Rp3,01 triliun), disusul Aceh Utara (4.827 unit) dan Gayo Lues (3.350 unit).
Sementara daerah lain yang juga mendapat alokasi:
* Bireuen: 644 unit
* Aceh Tengah: 533 unit
* Aceh Timur: 349 unit
* Bener Meriah: 183 unit
* Pidie: 89 unit
* Pidie Jaya: 110 unit
* Lhokseumawe: 66 unit
* Aceh Tenggara: 40 unit
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan warga terdampak memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Selain hunian tetap, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah terdampak.
Total 1.218 unit huntara telah berdiri, dengan rincian:
* Aceh Tamiang: 240 unit
* Bener Meriah: 228 unit
* Aceh Utara: 522 unit
* Pidie Jaya: 168 unit
* Subulussalam: 60 unit
Saat ini, 84 unit tambahan masih dalam proses pembangunan di Aceh Tamiang. Tak hanya itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan lanjutan sebanyak 386 unit, berdasarkan usulan daerah dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dengan berbagai program yang berjalan, Ruslan berharap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Aceh tidak hanya berhenti pada target dan angka, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya selesai di atas kertas, tapi masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya di lapangan,” tutupnya.(**)
0 Komentar