 |
H. Ruslan Daud., SE., MAP, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Asal Aceh (11/3) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), menyoroti keras sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp4 miliar untuk penanganan korban banjir dan tanah longsor.
Politikus asal Aceh itu mengaku khawatir bantuan yang sejatinya ditujukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana justru berpotensi tidak tepat sasaran apabila terus mengendap di kas daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan HRD saat menghadiri acara buka puasa bersama warga korban banjir di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Rabu (11 Maret 2026).
Menurut HRD, bantuan Presiden diberikan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana, bukan untuk disimpan tanpa kejelasan pemanfaatannya.“Dana Rp4 miliar itu diberikan oleh Pak Presiden untuk membantu masyarakat korban bencana, bukan untuk disimpan di rekening daerah. Saya khawatir kalau terlalu lama tidak digunakan, nanti malah disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan lain,” kata Ruslan.
Saat turun langsung menemui warga, HRD mengaku banyak menerima keluhan dari korban banjir yang hingga kini masih kesulitan memulihkan kehidupan mereka.
Sebagian warga bahkan masih tinggal di pengungsian karena rumah mereka rusak atau tertimbun material banjir dan longsor.“Masyarakat setiap saya turun ke lapangan selalu mengadu. Mereka masih gigit jari. Harta benda sudah habis, rumah masih tertimbun lumpur, bahkan ada yang masih bertahan di pengungsian. Jadi saya bertanya, kenapa dana bantuan dari Presiden itu belum juga digunakan?” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini memunculkan sorotan publik karena dana yang seharusnya dapat mempercepat pemulihan justru masih tersimpan di rekening pemerintah daerah.
Dalam situasi darurat bencana, kata HRD, pemerintah daerah seharusnya bergerak cepat memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat bangkit kembali.“Kalau dana sudah ada tetapi tidak segera digunakan, ini menunjukkan ada persoalan dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah harus bergerak cepat agar masyarakat bisa segera pulih,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga dana bantuan yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak di daerah. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana keseriusan pemerintah daerah menangani dampak bencana,” kata Ruslan.
Keluhan serupa juga disampaikan Nisda, salah seorang korban banjir di Desa Kuala Ceurape. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pascabencana, meski bencana sudah terjadi sekitar tiga bulan lalu.“Sudah tiga bulan bencana berlalu, tapi kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kami harus mengadu ke mana? Masa sudah ada uang dari Presiden tapi tidak dipakai sampai sekarang,” keluhnya.
Nisda berharap pemerintah daerah segera memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk membantu pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya mengakui bahwa bantuan darurat Rp4 miliar dari pemerintah pusat memang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah, menyebutkan dana tersebut belum dipakai karena dinilai belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut.
“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah saat audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa (10/3/2026).
Ia bahkan menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp2 miliar juga belum sepenuhnya terserap.“Jangankan yang Rp4 miliar, yang Rp2 miliar saja belum habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, terutama bagi warga korban bencana yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka pascabanjir.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan bagi warga yang membutuhkan.(**)
0 Komentar