Buka Puasa Bareng Wartawan, Ruslan M. Daud Sentil Lambannya Hunian Pengungsi Bireuen

H. Ruslan M. Daud, Ketua DPW PKB Provinsi Aceh, Silaturahmi dan Buka puasa bersama wartawan di Meuligoe Residen, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen (15/3) 

 BIREUEN, REAKSIONE.ID | Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menyoroti lambannya penanganan pengungsi korban banjir di Kabupaten Bireuen. Kritik tersebut disampaikan saat kegiatan buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dengan insan pers di Residence Meuligoe Cot Gapu, Minggu (15/3/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Ruslan yang juga menjabat Ketua DPW PKB Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis di Bireuen yang dinilai konsisten menyuarakan berbagai persoalan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat di daerah dengan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Terima kasih kepada seluruh jurnalis di Bireuen. Berkat pemberitaan rekan-rekan media, berbagai persoalan di desa-desa, mulai dari Samalanga hingga Gandapura, bisa diketahui luas oleh publik. Informasi ini juga menjadi perhatian ketika saya berkomunikasi dengan pejabat di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Ruslan.

Namun di balik suasana silaturahmi tersebut, Ruslan secara terbuka menyoroti kondisi para korban banjir di Bireuen yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian sejak bencana yang terjadi pada 26 September 2025.

Ia mengaku telah turun langsung meninjau sejumlah titik pengungsian untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak.“Saya sudah turun langsung melihat kondisi pengungsi di Bireuen dan mendengar keluhan mereka. Sampai hari ini masih ada warga yang bertahan di tenda darurat. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Ruslan mempertanyakan lambannya langkah pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir. Menurutnya, keberadaan huntara merupakan kebutuhan mendesak sekaligus hak dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang belum ada usulan pembangunan barak hunian sementara. Hunian tetap memang membutuhkan waktu, tapi hunian sementara seharusnya bisa segera direalisasikan. Itu hak para pengungsi,” tegasnya.

Ia juga membandingkan penanganan pengungsi di Bireuen dengan beberapa daerah lain di Aceh yang dinilai lebih cepat dalam merespons kebutuhan korban bencana.

“Kalau kita lihat beberapa kabupaten lain di Aceh, penanganan pengungsi relatif lebih cepat. Sementara di Bireuen, sampai hari ini masih ada warga yang bertahan di tenda sejak banjir pada September 2025 lalu,” ujarnya.

Ruslan menegaskan bahwa penanganan korban bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah, karena menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan masyarakat.

“Ini tanggung jawab pemerintah. Penanganan korban bencana tidak boleh diperlakukan seperti mengelola perusahaan atau kepentingan pribadi. Pemerintah harus hadir secara serius untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak,” pungkasnya.(AAP)