Pengungsi Tersisa 359, DTH Tersalur ke 736 KK

Doli Mardian, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen (6/2) 

 BIREUEN, REAKSIONE.ID | Jumlah pengungsi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen terus menurun. Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, hingga Jumat (6/2/2026), pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian tersisa 359 kepala keluarga (KK). Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, mengatakan ratusan KK tersebut tersebar di 28 desa pada tujuh kecamatan. 

Penurunan jumlah pengungsi terjadi seiring warga yang mulai mendapatkan tempat tinggal sementara di luar lokasi pengungsian.“ Sebagian pengungsi sudah meninggalkan pos karena ada yang mengontrak rumah, menumpang di rumah keluarga, dan ada juga yang dipinjami hunian oleh tetangga,” kata Doli.

"Meski jumlah pengungsi berkurang, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui BPBD memastikan pemantauan dan pelayanan terhadap korban bencana tetap berjalan. 

Penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan dasar dilakukan secara berkala bagi warga yang masih bertahan di pengungsian.

Terbaru, BPBD Bireuen juga telah menyalurkan puluhan kasur palembang untuk memenuhi kebutuhan korban bencana yang masih memerlukan fasilitas tidur layak.

Sementara itu, untuk program Dana Tunggu Hunian (DTH), Doli menyebut hingga saat ini 736 KK terdampak bencana telah menerima bantuan tersebut. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap melalui bank-bank Himbara.“ DTH ini memang diperuntukkan sebagai biaya sewa hunian sementara. Namun di lapangan, ada juga warga yang memanfaatkannya sebagai tambahan anggaran untuk membeli tanah tapak rumah,” jelasnya.

"Tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap yang direncanakan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam kesempatan itu, Doli menegaskan bahwa seluruh penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatra, termasuk di Bireuen, berada langsung di bawah kendali BNPB. Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan sebagai fasilitator.“ Ini penting dipahami bersama. Pemerintah kabupaten hanya memfasilitasi. Seluruh proses penanggulangan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dilaksanakan langsung oleh BNPB,” pungkasnya.(**)