Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud S.E, M.A.P (HRD), menyerahkan Proposal lanjutan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Aceh, kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, disela-sela Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri PU, di Senayan Jakarta, Senin (17/11)
JAKARTA, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengalokasikan anggaran APBN guna melanjutkan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Dorongan tersebut disampaikan HRD langsung kepada Menteri PUPR, Dody Hanggodo, saat menyerahkan proposal resmi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025) sore.
HRD menegaskan bahwa pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas ibadah, tetapi juga menyangkut simbol identitas masyarakat Bireuen serta penguatan fungsi sosial, pendidikan, dan budaya. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat krusial untuk memastikan kelanjutan pembangunan berjalan terencana dan berkualitas.
“Dokumen ini merupakan bentuk komitmen kita untuk menghadirkan rumah ibadah yang layak, modern, dan menjadi kebanggaan masyarakat Bireuen. Kami berharap Kementerian PUPR dapat mengakomodasi usulan ini dalam program kerja tahun depan,” ujar HRD.
Legislator asal Aceh itu juga menyoroti kebutuhan pembangunan fasilitas publik di Aceh yang dinilai masih sangat besar. Ia berharap pemerintah pusat memberi porsi perhatian yang adil, khususnya bagi Kabupaten Bireuen yang terus berupaya memperkuat layanan publik dan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menerima proposal tersebut dan menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan verifikasi teknis sesuai mekanisme yang berlaku. Ia memastikan setiap usulan daerah yang memiliki urgensi dan manfaat luas bagi masyarakat akan dikaji secara serius.
Rapat kerja Komisi V DPR RI kali ini turut membahas evaluasi pelaksanaan program infrastruktur nasional serta sinkronisasi kebutuhan daerah dengan arah pembangunan pemerintah pusat. Dialog ini menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, merata, dan sesuai prioritas nasional.(**)
0 Komentar