Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Aceh Timur (13/11).
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah menanti kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin operasional sumur minyak rakyat yang telah lama menjadi harapan masyarakat setempat. Proses tersebut kini memasuki tahap verifikasi oleh tim terpadu lintas sektor sebelum ditetapkan secara resmi.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Aceh Timur, Kamis (13/11/2025).
Menurut Bupati Al-Farlaky, pemerintah daerah telah menempuh dua langkah strategis. Pertama, mengirimkan data terbaru mengenai potensi dan jumlah sumur minyak rakyat yang diusulkan. Kedua, menunggu hasil verifikasi dari tim terpadu Kementerian ESDM yang akan turun langsung ke lapangan. Tim ini akan memastikan apakah sumur-sumur tersebut memenuhi kriteria kelayakan untuk dioperasikan secara resmi.
“Kami masih menunggu lampu hijau dari kementerian. Semua prosedur sudah kami tempuh sesuai regulasi. Prinsipnya, kami ingin sumur rakyat ini legal dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan,” ujar Bupati Al-Farlaky.
Ia menjelaskan, sejumlah syarat harus dipenuhi agar sumur minyak rakyat dinyatakan layak, antara lain tidak boleh berada di kawasan hutan lindung serta tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memiliki izin.
Selain menunggu hasil verifikasi dari pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga masih menanti penetapan resmi dari Gubernur Aceh mengenai koperasi dan badan usaha yang diusulkan sebagai pengelola. Setelah Surat Keputusan Gubernur terbit, baru kemudian akan diterbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan operasional di lapangan.
Bupati Al-Farlaky menambahkan, seluruh langkah tersebut mengacu pada Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memiliki empat tujuan utama:
- Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional yang diharapkan juga berdampak positif pada ekonomi daerah.
- Melegalkan aktivitas sumur rakyat agar terhindar dari praktik ilegal dan dampak negatif lingkungan.
- Memperbaiki tata kelola dan keselamatan kerja agar pengelolaan minyak rakyat berlangsung profesional dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan koperasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam usulan yang telah diajukan, Pemkab Aceh Timur merekomendasikan empat koperasi dan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Aceh Timur Energi Mineral, untuk menjadi mitra pengelola. Melalui skema ini, produksi minyak akan dikelola oleh koperasi atau pemilik sumur, dijual ke BUMD, dan selanjutnya disalurkan ke Pertamina.
“Pola ini kami rancang agar pengelolaan sumur rakyat berjalan terarah, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati Al-Farlaky juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), KKKS Medco E&P Malaka, serta seluruh pihak yang berperan aktif dalam proses penguatan tata kelola migas di Aceh Timur.
“Sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu pilar utama perekonomian Aceh, khususnya di Aceh Timur. Kami berharap Medco E&P Malaka terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan menuntaskan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi produksi migas nasional dan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Langkah Aceh Timur menunggu restu operasional sumur rakyat ini menjadi simbol harapan baru bagi daerah penghasil migas tersebut — sebuah upaya untuk mengubah potensi lokal menjadi energi kemakmuran masyarakat.(**)
0 Komentar