 |
| Yusaini, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bireuen (Ilustrasi) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen 2027 berubah panas. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bireuen, Yusaini, memilih walk out dari forum yang digelar di Hotel Fajar, Kamis (9/4), setelah menilai tidak ada ruang dan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas.
Yusaini menyebut kehadirannya dalam forum tersebut hanya sebatas “formalitas” tanpa substansi. Ia mengaku undangan yang diterima mendadak, usai aksi unjuk rasa pada 6 April lalu, sempat memberinya harapan bahwa pemerintah mulai membuka ruang dialog. Namun, kenyataan di forum justru bertolak belakang.
“Awalnya saya kira ini itikad baik. Tapi ternyata kami hanya dijadikan pelengkap. Tidak ada niat serius melibatkan difabel dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam pemaparan pemerintah daerah, sejumlah indikator makro ditampilkan:
Pertumbuhan ekonomi 3,26 persen, tingkat kemiskinan 10,3 persen, pengangguran 3,82 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,25 dengan kategori tinggi.
Visi “Bireuen Makmur, Cerdas, Damai, dan Islami” kembali digaungkan. Namun, bagi Yusaini, capaian tersebut tidak mencerminkan keadilan pembangunan.
Ia mengungkapkan, setelah menelaah dokumen RKPK, tidak ditemukan satu pun program yang secara spesifik menyasar pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik untuk tahun anggaran 2026 maupun rencana 2027. Bahkan, pembahasan terkait regulasi daerah tentang perlindungan disabilitas juga tidak muncul.
“Angkanya terlihat bagus, tapi kami seolah tidak pernah ada. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk pengabaian hak yang serius,” tegasnya.
Ketegangan memuncak saat sesi tanya jawab. Yusaini mengaku berulang kali mengajukan diri untuk berbicara, namun tidak diberi kesempatan. Ia menilai forum tidak memberi ruang setara bagi kelompok difabel untuk menyampaikan aspirasi.
Merasa diabaikan, ia akhirnya memilih meninggalkan forum sebelum acara berakhir. Bahkan, ia juga menolak jamuan makan siang yang disediakan panitia sebagai bentuk protes.
“Saya tidak datang untuk duduk diam. Kalau tidak ada ruang bicara, untuk apa kami diundang?” ujarnya.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius soal komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan inklusif.
Padahal, secara nasional, pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah menjamin akses dan partisipasi setara.
Ketidakhadiran program inklusif dalam dokumen perencanaan dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan dan mengabaikan kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait aksi walk out tersebut.
Insiden ini menjadi alarm keras bahwa slogan pembangunan inklusif belum sepenuhnya terwujud di tingkat daerah.
Tanpa pelibatan aktif kelompok disabilitas dalam forum perencanaan seperti Musrenbang, kebijakan yang dihasilkan dinilai berisiko tidak menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Bagi Yusaini dan komunitas difabel, keadilan bukan sekadar angka di atas kertas." Melainkan kehadiran nyata dalam setiap kebijakan.(**)
0 Komentar