 |
| Pertemuan Bupati, Al-Farlaky dengan Sekretaris Utama BPOM, terkait Rencana Pembentukan UPT di Aceh Timur (21/4) |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuka peluang besar penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah timur Aceh. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyambut langsung rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Utama BPOM, Selasa (21 April 2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati itu menyoroti kebutuhan mendesak perluasan layanan pengawasan obat dan makanan, yang selama ini dinilai belum merata di seluruh wilayah Aceh.
Sekretaris Utama BPOM, Jayadi, menjelaskan bahwa UPT merupakan perpanjangan tangan lembaga di daerah yang bertugas mengawasi berbagai produk, mulai dari obat-obatan, bahan obat, narkotika, psikotropika, hingga pangan olahan, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
“Di Aceh saat ini baru ada tiga UPT, yakni di Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Subulussalam. Sementara jumlah kabupaten/kota mencapai 23. Ini membuat layanan belum menjangkau seluruh daerah secara maksimal,” ujar Jayadi.
Karena itu, BPOM mulai menjajaki pembentukan UPT baru di Aceh Timur. Nantinya, unit ini tidak hanya melayani Aceh Timur, tetapi juga mencakup wilayah Langsa dan Aceh Tamiang.
Selain memperkuat pengawasan, kehadiran UPT BPOM dinilai akan membawa dampak signifikan bagi pelaku usaha lokal. UMKM diharapkan lebih mudah mengurus sertifikasi produk, sehingga kualitas dan daya saing produk daerah meningkat.
“UPT ini juga akan mendukung program prioritas nasional, termasuk pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, agar seluruh proses produksi hingga distribusi makanan tetap aman dan sesuai standar,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Al-Farlaky menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap rencana strategis tersebut. Ia menyebut pembentukan UPT BPOM sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Kami menyambut baik rencana ini. Ini menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mendorong pembangunan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” ujarnya.
Pemkab Aceh Timur, lanjutnya, akan segera melakukan kajian teknis, termasuk menentukan lokasi gedung yang representatif untuk operasional UPT.
“Secara prinsip sekitar 80 persen sudah kami setujui. Tinggal peninjauan teknis di lapangan,” kata Al-Farlaky.
Ia juga berharap kehadiran UPT BPOM nantinya mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, baik pada tahap pembangunan maupun operasional.
“Yang paling penting, program ini harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(**)
0 Komentar