Ilustrasi; BUMDes mengelola modal desa dan menjalankan usaha untuk kepentingan masyarakat. Namun, ketika laporan pertanggungjawaban dipertanyakan, musyawarah desa menjadi ruang penting untuk menguji transparansi, integritas, dan keberanian pengelola membuka fakta.

 BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan sekadar papan nama, apalagi lembaga usaha yang hanya hidup dalam dokumen administrasi. Di balik keberadaannya, terdapat modal desa, kepentingan masyarakat, serta harapan besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun, satu pertanyaan mendasar patut diajukan.'"Jika BUMDes benar-benar milik desa, mengapa laporan pertanggungjawabannya terkadang terasa hanya menjadi urusan segelintir orang?

Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi. Sebaliknya, menjadi pengingat bahwa pengelolaan usaha milik desa harus berjalan dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.

Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, kedudukan BUMDes semakin diperjelas sebagai badan hukum yang memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan usaha.

Artinya, BUMDes bukan sekadar nama yang terpampang di depan kantor desa. Ia mengelola modal, menjalankan aktivitas ekonomi, menghadapi risiko usaha, serta memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.


Setiap rupiah yang dikelola memiliki konsekuensi. Setiap keputusan usaha harus dapat dijelaskan. Dan setiap laporan keuangan semestinya bisa dipertanggungjawabkan.

Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas laporan pertanggungjawaban BUMDes seharusnya menjadi ruang paling terbuka untuk menguji perjalanan usaha desa. Bukan sekadar seremoni tahunan. Bukan pula forum formalitas yang hanya diisi kursi, mikrofon, pembacaan laporan, lalu ditutup dengan kesepakatan tanpa pembahasan mendalam.

Musdes adalah ruang untuk menguji angka, menagih integritas, dan memastikan bahwa pengelolaan BUMDes benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Laporan tidak cukup hanya dibacakan. Ia harus dijelaskan. Jika usaha menghasilkan keuntungan, pengelola wajib menjelaskan dari mana keuntungan itu berasal, bagaimana proses usaha berjalan, dan bagaimana hasilnya dimanfaatkan.

Jika usaha mengalami kerugian, pengelola harus berani memaparkan penyebabnya, menjelaskan ke mana modal digunakan, serta menguraikan langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Jika terdapat persoalan, persoalan itu harus diakui secara terbuka. Sebab, yang paling mencemaskan bukan semata-mata angka kerugian. 

"Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika kerugian tidak disertai kejujuran, ketika angka tidak dapat dijelaskan, dan ketika pertanyaan masyarakat justru dianggap sebagai ancaman.

BUMDes boleh mengalami kerugian dalam menjalankan usaha. Namun, kerugian tidak boleh menjadi alasan untuk menutup informasi dan menghindari pertanggungjawaban.

Membangun usaha tidak pernah semudah membalikkan telapak tangan. BUMDes membutuhkan proses, perencanaan, kemampuan manajerial, strategi pemasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan. Tidak semua usaha langsung menghasilkan keuntungan. Ada yang tumbuh perlahan, ada yang harus melewati masa sulit, bahkan ada yang membutuhkan perubahan strategi agar tetap bertahan.

Karena itu, ketika BUMDes mengalami kerugian, evaluasi seharusnya menjadi langkah pertama, bukan langsung mencari siapa yang harus disingkirkan.

Namun, evaluasi bukan berarti membiarkan persoalan berlalu tanpa kejelasan. Kerugian harus ditelusuri. Penggunaan modal harus diperiksa. Keputusan bisnis harus dianalisis. Dan pengelola harus memberikan penjelasan yang dapat diterima secara rasional.

Jika kerugian terjadi akibat risiko usaha yang wajar, maka perbaikan strategi menjadi jalan keluar. Tetapi jika ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan lain yang melanggar ketentuan, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Jangan sampai alasan membangun usaha dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, jangan pula kerugian usaha dijadikan alasan untuk mengorbankan pengelola tanpa evaluasi yang objektif.

Di tengah besarnya harapan terhadap BUMDes, pertanyaan berikutnya tidak kalah penting. "Seberapa banyak desa yang benar-benar berhasil membangun dan mengelola BUMDes secara profesional?

Berapa banyak BUMDes yang mampu meningkatkan PADes secara nyata?

Berapa banyak yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat?

Dan berapa banyak pula yang masih berkutat dengan persoalan administrasi, pengelolaan usaha, hingga laporan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data, bukan sekadar klaim keberhasilan.

Keberadaan BUMDes tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah unit usaha yang dibentuk atau besarnya modal yang disalurkan. Ukuran keberhasilan harus terlihat dari manfaat nyata bagi desa dan masyarakat.

BUMDes yang sehat bukan hanya BUMDes yang mampu menghasilkan keuntungan, melainkan juga yang memiliki tata kelola baik, laporan yang terbuka, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

BUMDes dibentuk untuk kepentingan desa, bukan untuk menjadi ruang eksklusif bagi kelompok tertentu. Pengelolaan modal desa tidak boleh berubah menjadi praktik penguasaan oleh segelintir orang yang merasa paling berhak menentukan arah usaha tanpa membuka ruang pengawasan.

Masyarakat bukan sekadar penonton. Mereka memiliki kepentingan terhadap keberhasilan BUMDes karena usaha tersebut dibangun untuk memberikan manfaat bagi desa.

Karena itu, keterbukaan laporan bukanlah bentuk kecurigaan yang berlebihan. Transparansi justru menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan.

Pengelola yang bekerja dengan baik semestinya tidak alergi terhadap pertanyaan. Pengelola yang memiliki laporan jelas tidak perlu takut terhadap forum evaluasi.

Sebaliknya, musyawarah desa yang hanya menjadi ruang untuk mendengarkan laporan tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya patut dievaluasi.

Sebab, musyawarah bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi juga tentang siapa yang berhak mengetahui.

BUMDes memiliki tujuan besar. "Mengembangkan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong Pendapatan Asli Desa.

Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika pengelolaan usaha hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu. Transparansi harus menjadi budaya. Akuntabilitas harus menjadi kewajiban. Dan musyawarah desa harus menjadi ruang yang benar-benar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi.

Sebab, keberhasilan BUMDes bukan hanya milik pengelola. Ia adalah keberhasilan desa. Begitu pula ketika usaha mengalami persoalan, penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan menutup mata, menutup telinga, atau menyembunyikan laporan.

Jika BUMDes milik desa, maka laporan pertanggungjawabannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada desa.

Jika modalnya berasal dari desa, maka masyarakat berhak mengetahui bagaimana modal itu dikelola.

Dan jika BUMDes dibangun atas nama kesejahteraan masyarakat, maka jangan sampai kesejahteraan itu hanya menjadi slogan, sementara keterbukaan justru menjadi sesuatu yang dipertanyakan.

Musdes LPJ BUMDes bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah ujian integritas. Sehingga yang harus dijawab bukan hanya berapa keuntungan yang diperoleh atau berapa kerugian yang dialami.

Melainkan satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. "BUMDes benar-benar dikelola untuk kepentingan desa, atau justru desa hanya dijadikan alasan untuk menguasai usaha yang seharusnya menjadi milik bersama?

Salam Redaksi

Naskah ini merupakan opini mengenai tata kelola BUMDes. Pertanyaan dan kritik yang disampaikan tidak ditujukan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan pada BUMDes tertentu tanpa dukungan data dan bukti yang dapat diverifikasi.(**)