 |
Rapat Umum Pertanggungjawaban BUMG Usaha Berkah dan APBG TA 2025 Gampong Jurong Minjee, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh (13/6) malam |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Berkah Gampong Jurong Binjee, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, mencuat dalam rapat umum gampong yang digelar di meunasah setempat, Sabtu (13 Juni 2026) malam.
Selain terungkapnya tunggakan pembangunan fasilitas usaha ketahanan pangan senilai Rp5,44 juta, rapat juga diwarnai penonaktifan Direktur BUMG secara sepihak oleh keuchik serta desakan warga agar pemerintah gampong membuka laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, dari total Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp687.977.000, Pemerintah Gampong Jurong Binjee mengalokasikan Rp137.595.000 untuk program ketahanan pangan melalui unit usaha penggemukan kambing/domba yang dikelola BUMG Usaha Berkah.
Direktur BUMG Usaha Berkah, Aiyub, menjelaskan pembangunan fasilitas kandang dilakukan secara bertahap sesuai rencana anggaran pekerjaan (RAP). Pada tahap pertama, kebutuhan anggaran mencapai Rp41.095.000. Namun dana yang diterima pengurus hanya sekitar Rp30 juta lebih.
“Pekerjaan kandang sudah diselesaikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Tetapi sejumlah fasilitas pendukung belum bisa dituntaskan karena dana yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan tahap pertama,” ujar Aiyub di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, kekurangan dana tersebut menyebabkan pekerjaan terhenti pada tahap penyelesaian akhir (finishing), meskipun fasilitas utama kandang telah berdiri dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penggemukan ternak.
Akibat keterbatasan dana, pengurus BUMG masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pemasok material pembangunan senilai Rp5.440.000. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa kekurangan anggaran tersebut akan dibebankan pada pencairan tahap berikutnya.
Pemerintah gampong melalui Keuchik Zulfikar dan Ketua Tuha Peut juga berjanji akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut dalam waktu satu minggu ke depan.
Rapat umum yang dipimpin Keuchik Zulfikar itu turut dihadiri Ketua Tuha Peut, perangkat gampong, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Namun jalannya rapat tidak hanya membahas pertanggungjawaban BUMG. Sejumlah warga secara terbuka mendesak pemerintah gampong memaparkan penggunaan APBG secara menyeluruh.
Warga menilai selama beberapa tahun terakhir pemerintah gampong tidak pernah menggelar forum terbuka yang memadai untuk menjelaskan realisasi penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.
Ketua Tuha Peut sempat membacakan laporan penggunaan APBG Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi, warga meminta setiap perangkat gampong memaparkan langsung kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Kaur Pembangunan yang hadir mengaku belum menyiapkan dokumen maupun salinan laporan penggunaan dana sehingga tidak dapat memberikan penjelasan rinci kepada masyarakat.
Situasi sebelumnya sempat memanas ketika muncul informasi mengenai penonaktifan Direktur BUMG oleh keuchik. Sejumlah peserta rapat mempertanyakan langkah tersebut karena dinilai dilakukan secara sepihak dan belum melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan pengelolaan BUMG.
Hingga rapat berakhir larut malam, tidak tercapai kesepakatan terkait laporan pertanggungjawaban APBG yang menjadi tuntutan utama masyarakat.
Warga tetap bersikeras meminta pemerintah gampong membuka seluruh penggunaan anggaran secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Akhirnya, rapat umum ditutup dengan kesepakatan untuk menunda pembahasan hingga satu minggu mendatang. Pada pertemuan berikutnya, pemerintah gampong berjanji akan menghadirkan seluruh perangkat desa beserta dokumen pendukung guna memaparkan penggunaan anggaran pada seluruh pos APBG secara terbuka kepada masyarakat (**)
0 Komentar