 |
| Hamdani, Pimpinan Redaksi Media Juang News (15/4) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) terkait kerja sama publikasi media memicu polemik tajam. Sejumlah media lokal melayangkan protes keras karena dinilai disisihkan, sementara anggaran justru mengalir ke media luar daerah.
Sorotan paling keras datang dari Pimpinan Redaksi Juang News, Hamdani, yang menilai kebijakan tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga mencederai semangat penguatan media lokal di Kabupaten Bireuen.
“Selama ini media lokal, termasuk kami, aktif membantu publikasi kegiatan pemerintah tanpa pamrih. Tapi saat ada kerja sama berbayar, justru media luar yang diprioritaskan. Ini sangat mengecewakan,” tegas Hamdani, Rabu (15/4/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Diskominsa Bireuen menjalin kerja sama publikasi dengan media Komparatif.id dengan nilai anggaran mencapai Rp40 juta. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Serambi Indonesia, sehingga total anggaran publikasi disebut mencapai Rp80,5 juta.
Fakta ini memicu pertanyaan serius dari kalangan media lokal. Pasalnya, sejumlah media yang berbasis dan beroperasi di Bireuen mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terbuka terkait peluang kerja sama tersebut.
Hamdani menegaskan, kebijakan ini mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap keberadaan media lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan.
Ia juga menyoroti alasan klasik yang kerap digunakan, yakni tidak adanya proposal dari media lokal. Menurutnya, alasan tersebut tidak relevan jika tidak ada transparansi sejak awal.
“Bagaimana mungkin kami mengajukan proposal jika tidak pernah ada informasi terbuka soal anggaran kerja sama media? Ini jelas persoalan transparansi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamdani bahkan menyinggung ironi lain. Ia menyebut, media lokal yang sudah terverifikasi di Dewan Pers pun tetap tidak dilibatkan.
“Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal keberpihakan. Ada apa sebenarnya?” katanya mempertanyakan.
Menurut Hamdani, kebijakan tersebut berpotensi mematikan pertumbuhan media lokal di Bireuen. Padahal, media lokal memiliki peran penting dalam membangun partisipasi publik, menyebarluaskan informasi pembangunan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ekosistem pers daerah akan semakin melemah dan kehilangan daya saing.“Kalau pemerintah serius membangun daerah, seharusnya media lokal diperkuat, bukan malah diabaikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap resmi, Juang News mendesak Pemkab Bireuen segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Bahkan, Hamdani secara tegas meminta agar keputusan kerja sama itu ditinjau ulang hingga dibatalkan.
“Kami minta Pemkab lebih bijak, adil, dan transparan. Jangan jadikan media lokal penonton di daerah sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara akuntabel dan tidak boleh terkesan dibagikan secara sepihak.
“Ini bukan soal kecil. Ini soal tanggung jawab dan kepercayaan publik. Jangan sampai kebijakan ini jadi bumerang bagi pemerintah sendiri,” pungkasnya.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik di Bireuen, sekaligus membuka kembali perdebatan soal komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan kemandirian media lokal.(**)
0 Komentar