 |
| Fitriani (32) bersama suami dan dua anaknya, warga Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, menempati Tenda Darurat sejak Enam bulan lalu, pasca Bencana Hydrometeorologi melanda Kabupaten Bireuen, Aceh (2/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Enam bulan pascabencana banjir yang melanda kawasan Daerah Aliran Sungai Peusangan, nasib sebagian korban di Kabupaten Bireuen, Aceh, masih jauh dari kata pulih. Di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, sejumlah keluarga korban justru mengaku belum menerima bantuan dasar, baik untuk hunian maupun kebutuhan hidup sehari-hari.
Di bawah tenda darurat berwarna oranye yang mulai rapuh diterpa cuaca, Fitriani (32) bertahan bersama suami dan dua anaknya. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung hanyut tersapu arus sungai, menyisakan ketidakpastian panjang bagi keluarganya.
“Harapan kami sederhana, jangan lagi tinggal di tenda. Kalau hujan dan petir, kami sangat ketakutan,” ujar Fitriani saat ditemui, Sabtu (2/5/2026).
Fitriani menuturkan, meski telah terdata sebagai korban kehilangan rumah, hingga kini ia belum menerima bantuan apa pun. Dana tunggu hunian (DTH), jatah hidup (jadup), hingga bantuan perabot rumah tangga yang dijanjikan belum juga terealisasi.
“Kami tidak dapat apa-apa. Padahal kami benar-benar kehilangan semuanya,” katanya.
Kondisi serupa dialami sedikitnya tiga kepala keluarga lain di lokasi yang sama. Mereka masih bertahan dalam dua unit tenda darurat sejak bencana terjadi sekitar enam bulan lalu. Dengan fasilitas terbatas, para penyintas menghadapi cuaca ekstrem tanpa kepastian kapan bantuan akan datang.
Menurut Fitriani, ketiadaan aset menjadi hambatan besar untuk bangkit. Tanah dan rumah yang sebelumnya dimiliki telah hilang terbawa arus, membuat mereka kesulitan memenuhi salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah, yakni kepemilikan lahan.
Meski demikian, ia mengaku telah berupaya mencari solusi secara mandiri. “Kami sampai berusaha mencari tanah sendiri. Tapi walaupun sudah ada, rumah belum juga ada,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, anak bungsunya yang baru berusia tiga tahun mulai menunjukkan ketidaknyamanan tinggal di tenda. Namun, pilihan lain belum tersedia.
Fitriani juga membantah anggapan bahwa korban menolak hunian sementara (huntara). Ia menegaskan, keluarganya justru sangat membutuhkan fasilitas tersebut agar dapat hidup lebih layak.
“Kami tidak pernah menolak huntara. Justru kami sangat berharap bisa dapat,” ucapnya.
Suaminya, M. Dedi, menyoroti proses pendataan yang dinilai tidak berjalan optimal. Ia mengaku pada tahap pendataan lanjutan, petugas datang ke lokasi, tetapi tidak melakukan verifikasi langsung dengan keluarganya.
“Mereka datang, tapi tidak bertemu dengan saya. Kami jadi tidak tahu harus mengadu ke mana,” kata Dedi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen diketahui tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara dengan alasan sebagian penyintas memilih dana tunggu hunian.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak semua korban memperoleh bantuan tersebut, sementara kebutuhan tempat tinggal mendesak belum terpenuhi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait akurasi pendataan, distribusi bantuan, serta respons kebijakan penanganan pascabencana di tingkat daerah.
Di tengah ancaman cuaca dan keterbatasan hidup, para korban hanya bisa berharap janji bantuan segera menjadi kenyataan," Bukan sekadar data di atas kertas.(**)
0 Komentar