 |
| Ruslan M. Daud,. SE,. MAP, Anggota Komisi V DPR RI F-PKB (doc) |
ACEH, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, menyoroti tajam ketimpangan kualitas hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Aceh. Ia mengingatkan, perbedaan fasilitas yang mencolok berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat terdampak.
Dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026), Ruslan mengungkap temuan di lapangan menunjukkan adanya jurang kualitas antara huntara yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan yang dibangun pihak lain.
“Kalau kita lihat di lapangan, kualitasnya sangat berbeda. Ini bisa menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial,” tegasnya.
Ruslan menilai, perbedaan anggaran menjadi faktor utama di balik ketimpangan tersebut. Hunian dengan dukungan dana besar terlihat jauh lebih layak dibandingkan yang dibangun dengan anggaran terbatas.
Padahal, menurutnya, seluruh pembangunan itu sama-sama bersumber dari keuangan negara.
“Ini sama-sama uang negara. Kenapa hasilnya bisa berbeda jauh? Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada kenyamanan korban bencana, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial jika tidak segera ditangani.
Ruslan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi perbedaan standar dalam penanganan pascabencana.
Ia mengingatkan, tanpa koordinasi yang kuat, program bantuan bisa berjalan tidak merata dan justru merugikan masyarakat yang paling membutuhkan.“Harus ada kesamaan langkah. Jangan sampai kebijakan pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Ruslan menyoroti bahwa status bencana di Aceh masih tergolong bencana daerah. Karena itu, peran pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam penyediaan data korban yang akurat.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan data menjadi faktor penentu dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.“Siapa yang cepat dan tepat menyajikan data, dia yang akan dapat bantuan. Kalau datanya tidak akurat, jangan salahkan pusat,” tegasnya.
Ruslan juga mengkritisi masih adanya daerah yang belum mendapatkan huntara, salah satunya di Kabupaten Bireuen. Sementara wilayah lain sudah lebih dulu menerima bantuan.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya respons dan kepekaan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.“Ini harus jadi evaluasi. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal hanya karena lambat merespons,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ruslan mendorong pemerintah untuk memastikan keadilan dan pemerataan dalam penanganan pascabencana, termasuk membuka peluang kebijakan khusus bagi korban.
Menurutnya, masyarakat terdampak tidak hanya butuh bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga dukungan jangka panjang untuk memulihkan kehidupan mereka.
“Kalau perlu ada kebijakan khusus. Karena mereka butuh kehadiran negara, bukan hanya saat bencana, tapi juga setelahnya, baik secara ekonomi maupun sosial,” pungkasnya.
0 Komentar