 |
Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, sebagai jalur penghubung Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Tengah, Minggu (12/4-FH) |
BENER MERIAH, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud (HRD), mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Pusat dalam memulihkan infrastruktur rusak akibat banjir yang melanda Aceh pada November 2025 lalu.
Apresiasi itu disampaikan HRD saat meninjau dimulainya pembangunan jembatan rangka baja di jalur alternatif Bireuen–Takengon, tepatnya di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (12/4/2026).
Jembatan tersebut menjadi penghubung vital tiga wilayah, yakni Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Menurut HRD, dorongan pembangunan infrastruktur ini tak lepas dari upaya pemerintah daerah dan tokoh legislatif Aceh yang selama ini aktif memperjuangkannya ke pusat.
“Alhamdulillah, aspirasi dari Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, serta para kepala daerah di lintas tengah akhirnya direspons cepat oleh pemerintah pusat. Ini bukti kerja nyata untuk masyarakat,” ujar HRD.
Ia menilai respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo sangat dirasakan manfaatnya, khususnya dalam pemulihan akses jalan dan jembatan pascabencana.
“Terima kasih kepada Menteri PU yang begitu fokus membantu Aceh. Infrastruktur vital kini mulai kembali dibangun dan difungsikan,” katanya.
HRD juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas perhatian serius terhadap Aceh, termasuk kunjungan rutin yang dinilai memberi dorongan moral bagi percepatan pemulihan.
“Hadirnya Presiden menjadi sinyal kuat bahwa Aceh mendapat perhatian khusus dalam pembangunan nasional,” tambahnya.
HRD menjelaskan, pembangunan Jembatan Weh Porak memiliki peran strategis dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan tengah Aceh.
Keberadaan jembatan ini nantinya akan memperlancar distribusi logistik dan hasil pertanian dari wilayah dataran tinggi seperti Takengon menuju jalur lintas timur, bahkan membuka akses lebih luas hingga ke Sumatera Utara.
“Ke depan, truk kontainer harus bisa melintas di jalur tengah Aceh. Ini penting untuk mempercepat arus barang dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Pada 2026, pemerintah melalui Kementerian PU menargetkan pembangunan jembatan permanen di Weh Porak, termasuk perbaikan geometrik jalan agar akses kendaraan berat semakin lancar.
Jembatan ini akan dibangun dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter, dilengkapi jalan pendekat 20 meter, dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap awal, yakni pembangunan platform pondasi, dan ditargetkan rampung tahun ini.
Selain Weh Porak, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Jembatan Enang-Enang yang merupakan bagian dari jalan nasional. Proyek tersebut kini masih dalam tahap desain dan dijadwalkan mulai konstruksi pada periode 2027–2029.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur lain juga akan dilakukan di kawasan Simpang Lancang. Proyek ini direncanakan ditenderkan pada 2026 dan mulai konstruksi pada 2027.
“Simpang Lancang akan dibangun dengan rangka baja sepanjang 40 meter dan jalan pendekat 10 meter, dengan nilai anggaran sekitar Rp55 miliar,” ungkap HRD.
HRD berharap seluruh proyek infrastruktur di Aceh, khususnya wilayah tengah, dapat diselesaikan tepat waktu sehingga memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau konektivitas lancar, distribusi hasil bumi meningkat, biaya logistik turun, dan kesejahteraan masyarakat otomatis ikut terdongkrak,” pungkasnya.(**)
0 Komentar