Banjir Longsor Kian Nyata: HRD Ajak Semua Pihak Selamatkan Hutan Aceh

H. Ruslan M. Daud, Ketua DPW PKB Aceh pada Pembukaan Muscab di Aceh Pidie (13/4) 

 PIDIE, REAKSIONE.ID | Anggota DPR RI, Ruslan Daud atau yang akrab disapa HRD, menyerukan komitmen bersama untuk menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin masif. Ia menegaskan, kelestarian hutan menjadi kunci utama dalam mencegah bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda wilayah Serambi Mekkah.

Seruan itu disampaikan HRD saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie di Sigli, Senin (13 April 2026).

Dalam sambutannya, HRD bahkan menyinggung makna mendalam dari lirik Himne Aceh yang menyerukan pentingnya menjaga kemuliaan daerah. Menurutnya, pesan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan panggilan nyata untuk menjaga alam Aceh dari kerusakan.

“Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu harus menjadi peringatan keras bagi kita semua. Banyak korban jiwa, kerugian materi, hingga rusaknya infrastruktur di 18 kabupaten/kota di Aceh,” ujar HRD.

Ia menilai, kerusakan lingkungan akibat deforestasi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko bencana. Aktivitas penebangan liar serta alih fungsi hutan menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit, dinilai telah memperparah kondisi ekosistem.

“Yang diuntungkan hanya segelintir pihak, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, jangan biarkan hutan Aceh terus gundul,” tegasnya.

HRD menyoroti sejumlah wilayah yang mengalami tekanan serius terhadap kawasan hutan, seperti Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, hingga Gayo Lues.

Ia menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan lindung dari pembukaan lahan baru, sekaligus mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap air alami. Selain itu, ia juga mendorong normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat material kayu dan sedimentasi.

Tak hanya itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai krusial, terutama terkait bahaya pembangunan di kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai dan lereng curam.

“Melalui rehabilitasi hutan dan pengawasan ketat, risiko banjir bandang akibat curah hujan tinggi bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.(**)