 |
| Muslem Abdullah, Wakil Ketua II, Fraksi Partai Aceh, DPRK Bireuen (Ist) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Dugaan keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Simpang Mamplam memicu kepanikan luas. Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah, bahkan turun langsung ke lokasi, Jumat (27 Februari 2026) dinihari.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya diperkirakan 140 warga diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG yang didistribusikan dari dapur penyedia di Kecamatan Simpang Mamplam. Korban didominasi anak-anak, mulai dari balita, siswa PAUD/TK, SD hingga SMP.
Menurut Muslem Abdullah, yang akrab disapa Cut Lem, gejala muncul tidak lama setelah makanan dikonsumsi. Anak-anak mendadak mengalami mual, muntah, sakit perut, hingga lemas.“Saya turun langsung memastikan kondisi korban. Ada dua balita yang harus dirujuk ke RSUD dr. Fauziah untuk penanganan lebih lanjut. Keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala kepentingan lain,” tegas politisi Partai Aceh itu.
Peristiwa terjadi hampir bersamaan di sejumlah titik, membuat fasilitas kesehatan tingkat kecamatan kewalahan. Mayoritas korban ditangani di Puskesmas Simpang Mamplam, sementara lainnya dibawa ke puskesmas di Samalanga, Pandrah, dan Jeunib. Sejumlah pasien juga dirujuk ke rumah sakit di pusat Kota Bireuen.
Lonjakan pasien dalam waktu singkat menjadi ujian bagi sistem respons darurat. Sementara keterbatasan tenaga medis dan sarana penanganan di tingkat kecamatan membuat proses evakuasi dan perawatan berlangsung dalam tekanan tinggi.
Muslem menilai, situasi seperti ini menuntut respons cepat dan konkret, bukan sekadar pernyataan formal.“Ini situasi urgent, butuh first response yang nyata. Saya hadir memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis dalam penanganan korban,” ujarnya.
Di tengah penanganan medis, DPRK Bireuen mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan dan distribusi MBG di Simpang Mamplam. Legislator Fraksi Partai Aceh itu menegaskan pengawasan harus diperketat, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
“Evaluasi harus total. Jika ada kelalaian atau kekurangan dalam sistem penyediaan, segera diperbaiki. Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang,” katanya.
Ia juga meminta transparansi dari otoritas kesehatan terkait hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Pihak berwenang diharapkan segera menyampaikan informasi terbuka dan akurat guna mencegah keresahan meluas di tengah masyarakat.
Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi pengelolaan program pangan publik. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, justru berujung dugaan keracunan massal dan kepanikan.
Publik kini menanti dua hal: kepastian penyebab insiden dan jaminan bahwa keselamatan anak-anak benar-benar menjadi prioritas utama.(**)
0 Komentar