DPRK Sentil Ketimpangan Pembangunan, Muhammad Jafar: “Jangan Pandrah Terus Dianaktirikan!”

H. Muhammad Jafar, Anggota Komisi V DPRK Bireuen praktisi Partai Aceh Sejahtera (26/2) 

 BIREUEN, REAKSIONE.ID | Sorotan tajam datang dari gedung dewan. Anggota Komisi V DPRK Bireuen, H. Muhammad Jafar, meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak lagi memusatkan program pembangunan di satu kawasan saja. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat Kecamatan Pandrah harus menjadi prioritas serius dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pernyataan itu disampaikan menyusul sejumlah usulan para Keuchik dan Imum Mukim dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Kamis (26 Februari 2026).“Jangan setiap program kerja terfokus hanya di Peusangan. Pandrah juga bagian dari Bireuen yang wajib diperhatikan,” tegasnya.

Politisi Partai Aceh Sejahtera itu menilai, berbagai usulan masyarakat Pandrah dalam Musrenbang bukanlah tuntutan berlebihan. Menurutnya, mayoritas yang diminta merupakan kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kepentingan publik.“Apa yang diusulkan masyarakat sejatinya tidak memberatkan pemerintah. Aspirasi rakyat harus direalisasikan tanpa tebang pilih,” ujarnya lugas.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah yang memimpin Bireuen saat ini dikenal memiliki latar belakang dan kapasitas di bidang pembangunan. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, seharusnya pemerataan infrastruktur dan fasilitas publik bisa dijalankan lebih optimal.

Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah kondisi infrastruktur dasar di Kecamatan Pandrah yang dinilai masih tertinggal dibanding kecamatan lain.“Jangan Pandrah Terus Dianaktirikan!”

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain:

* Jalan penghubung antar-gampong rusak parah dan belum tersentuh perbaikan sejak lama.

* Saluran drainase tersumbat dan dipenuhi semak belukar.

* Kondisi saluran di Simpang Empat Jalan Nasional, tepatnya di Gampong Lancok Ulim, dinilai memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

Menurut Muhammad Jafar, jika persoalan infrastruktur dasar ini terus diabaikan, maka dampaknya bukan hanya pada kenyamanan warga, tetapi juga pada terhambatnya pergerakan ekonomi masyarakat.

Ia menilai Pandrah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan apabila mendapat dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai. Dengan penguatan sarana umum serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang kerja baru diyakini bisa tercipta.“Kalau lingkungan dan potensi lokal dimanfaatkan secara maksimal, akan lahir produksi-produksi baru yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Namun, untuk mencapai itu semua, ia menekankan perlunya komitmen nyata dan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Isu ketimpangan pembangunan antarwilayah kembali menjadi perhatian publik. Kritik dari DPRK ini dinilai sebagai pengingat bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

Kini, publik menunggu langkah nyata pemerintah: apakah Pandrah akan mendapatkan porsi perhatian yang setara, atau kembali tertinggal di tengah gencarnya pembangunan wilayah lain?