 |
| Bupati Bireuen, H. Mukhlis.,ST membuka Musrenbang Kecamatan di Aula Serbaguna Kecamatan Peusangan Siblah Krueng (26/2) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Kamis (26/2/2026), berlangsung dengan agenda serius: merumuskan prioritas pembangunan tahun 2026 untuk penyusunan RKPK 2027.
Namun, di tengah fokus pemulihan pascabanjir, Absennya anggota DPRK dari daerah pemilihan setempat kembali menjadi sorotan.
Forum yang digelar di Aula Kantor Camat itu dibuka langsung oleh Bupati Bireuen, Mukhlis. Kehadirannya kontras dengan kosongnya kursi legislatif dari dapil tersebut.
Camat Peusangan Siblah Krueng, Afrizal, ST, memaparkan sederet usulan prioritas yang dinilai mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan warga diantaranya:
* Pemeliharaan jalan Alue Iet–Pante Karya
* Rehabilitasi 170 hektare sawah tertimbun lumpur
* Pembangunan ruang terbuka publik di Lapangan Kubu
* Penyediaan bus sekolah rute Bukit Sudan–Kubu dan Pante Lhong–Matang
* Penanganan badan jalan di Gampong Pante Baro, Buket Panyang, dan Blang Mee
* Pembangunan bronjong di gampong sepanjang Krueng Peusangan
Selain itu, pendataan rumah belum tuntas di Gampong Lueng Daneun serta pembersihan lumpur di pekarangan warga juga menjadi perhatian serius.“Kami berharap seluruh usulan ini ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, terutama yang menyangkut keselamatan warga dan kelancaran ekonomi,” tegas Afrizal.
Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis menegaskan Musrenbang tidak boleh sekadar seremonial. Ia meminta perangkingan program dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.“Pembangunan ke depan harus adaptif dan tangguh terhadap bencana. Program yang dipilih harus berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi,” ujar Mukhlis.
Forum diskusi dipandu Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, SH, MM. Sejumlah OPD hadir, mulai dari Bappeda, DPMG P-KB, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dispora, Forkopimcam, hingga para Keuchik dan pendamping desa.
Ketua APDES Peusangan Siblah Krueng, Razali, menggarisbawahi percepatan pembangunan jembatan sebagai akses vital ekonomi warga. Ia juga mendesak normalisasi persawahan serta pendataan akurat rumah rusak berat, sedang, dan ringan.
Namun pernyataan paling tajam datang saat ia menyinggung absennya DPRK.
“Ketidakhadiran DPR di tengah agenda perencanaan dan saat masyarakat terdampak banjir mencerminkan kurangnya kepekaan. Ini fakta yang kami rasakan,” ujarnya di forum.
Pernyataan itu diamini sejumlah Keuchik yang juga mengusulkan pengadaan ambulans khusus kecamatan agar layanan darurat tidak lagi bergantung pada wilayah lain.
Meski Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati, tidak satu pun anggota DPRK Bireuen dari dapil setempat terlihat hadir. Kondisi ini memicu pertanyaan publik, mengingat forum tersebut menjadi ruang strategis menyerap aspirasi dan menentukan arah pembangunan.
Musrenbang seharusnya menjadi momentum kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Terlebih, wilayah Peusangan Siblah Krueng baru saja menghadapi dampak banjir yang melumpuhkan infrastruktur dan lahan pertanian.
"Ketika masyarakat berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, absennya wakil rakyat di forum resmi perencanaan justru menambah catatan kritis.
Kini, masyarakat menanti: apakah usulan prioritas yang telah dirumuskan akan benar-benar terakomodasi dalam RKPK 2027? Ataukah polemik kehadiran wakil rakyat kembali menjadi babak berulang dalam dinamika pembangunan daerah?
Musrenbang telah usai. Aspirasi telah disuarakan. Bola kini berada di tangan para pengambil kebijakan.(AAP)
0 Komentar