 |
Jamaludin, SP,. Kabid Kelautan Pesisir dan Perikanan sedang menerima audiensi warga Gampong Kuala Ceurape, Kec Jangka, Bireuen, Kamis (21/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bireuen melaporkan kehilangan 116 unit perahu milik nelayan terdampak banjir kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI). Selain perahu, ratusan alat tangkap berupa jaring juga dilaporkan mengalami kerusakan dan hilang akibat bencana tersebut.
Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Perikanan Tangkap DKP Bireuen, Jamaludin, SP, mengatakan pihaknya telah menyampaikan data lengkap kerusakan dan kehilangan alat tangkap nelayan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut penanganan pascabanjir.
“Data yang sudah kami laporkan sebanyak 116 unit perahu hilang dan 415 helai jaring milik nelayan terdampak banjir,” ujar Jamaludin, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pendataan kerusakan alat tangkap nelayan tidak hanya dilakukan di Aceh, tetapi juga mencakup sejumlah daerah lain yang terdampak bencana, seperti Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah pusat, kata dia, telah meminta seluruh daerah melakukan inventarisasi kerugian nelayan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan memfasilitasi proses pendataan dan pengusulan bantuan. Sementara keputusan serta realisasi bantuan sepenuhnya berada di tangan kementerian terkait.
“Kami di daerah hanya memfasilitasi dan menyampaikan laporan. Untuk eksekusi bantuan merupakan kewenangan langsung dari kementerian,” katanya.
Jamaludin juga mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen saat ini sedang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dampaknya, banyak program daerah belum dapat terakomodasi, termasuk penanganan kerusakan alat tangkap nelayan pascabanjir.
Tak hanya di tingkat kabupaten, kondisi serupa juga disebut terjadi di level provinsi. Hingga kini, pihak DKP Bireuen mengaku belum menerima informasi lanjutan terkait kemungkinan bantuan dari pemerintah Aceh.
Meski demikian, DKP meminta para nelayan korban banjir tetap bersabar sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Sebab, bantuan yang diharapkan membutuhkan proses verifikasi dan penyesuaian kebijakan anggaran nasional.
Banjir yang melanda sejumlah kawasan pesisir di Kabupaten Bireuen sebelumnya dilaporkan turut menghanyutkan perahu, merusak alat tangkap, serta mengganggu aktivitas melaut masyarakat nelayan. Kondisi itu membuat banyak keluarga nelayan kehilangan sumber penghasilan utama mereka.(AF)
0 Komentar