 |
| Silaturahmi dan Coffee Morning Pengurus DPW/DPD PKB Aceh dengan Wartawan Liputan Kabupaten Bireuen di Meuligoe Residen (21/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Kritik keras terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Bireuen mencuat dalam agenda silaturahmi dan coffee morning Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama puluhan wartawan di Meuligoe Residen, Kamis (21 Mei 2026).
Dalam forum yang berlangsung terbuka itu, Wasekjen DPW PKB Aceh, Zulfikar Muhammad, menilai kondisi Bireuen saat ini semakin memprihatinkan akibat ketimpangan pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Bireuen hari ini ibarat berjalan tanpa arah. Program kerja direalisasikan tergantung persoalan yang mencuat dan kepentingan tertentu. Bahkan prioritasnya dinilai lebih menguntungkan pemangku kebijakan daripada rakyat,” ujar Zulfikar.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan yang sulit diakui secara terbuka oleh pemerintah daerah.
“Bireuen han puleh, Ubat hana ijeip. Artinya, tidak ada kemauan menerima masukan untuk dijadikan evaluasi. Program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata kehendak pimpinan,” katanya.
Dalam sambutannya, Zulfikar yang mewakili Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud, menegaskan bahwa PKB akan terus membangun sinergi bersama insan pers di Aceh.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif.
“Wartawan tidak perlu takut menyampaikan fakta di lapangan. Masyarakat bisa membedakan mana pencitraan dan mana realitas,” tegasnya.
PKB, lanjut dia, mendukung penuh kebebasan pers karena berbagai persoalan sosial dan ketimpangan pembangunan lebih mudah diketahui melalui pemberitaan media.
Ia juga menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir, khususnya sektor nelayan yang dinilai semakin terpuruk di tengah tingginya kebutuhan hidup.“Pemberdayaan nelayan masih sangat minim. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri saja masih sulit, apalagi bicara distribusi ke luar daerah,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, Ketua PWI Kabupaten Bireuen, Ariyadi B Jangka, mempertanyakan kondisi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bireuen yang dinilai semakin tajam dan berdampak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat.
Sorotan itu kemudian ditanggapi Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, yang menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, termasuk dana pokok pikiran (Pokir).
Menurut Surya Dharma, seluruh usulan Pokir Fraksi PKB akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media maupun baliho di daerah pemilihan masing-masing.
“Bireuen sedang tidak baik-baik saja. Situasi hari ini sudah masuk kategori darurat,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan publik, Surya Dharma mengaku telah menggagas aplikasi pengaduan masyarakat yang bisa diakses langsung oleh warga.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan persoalan mendesak maupun kebutuhan prioritas di lingkungan mereka.
“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan turun langsung ke lapangan. Setelah itu, instansi terkait akan dipanggil agar persoalan tersebut menjadi prioritas program kerja,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan Fraksi PKB siap menjadi pihak paling depan dalam mengkritik pemerintah apabila program pembangunan tidak berpihak kepada rakyat.“Bom-bom akan meledak di DPRK Bireuen jika hak-hak rakyat diabaikan dalam program kerja pemerintah,” tegas Surya Dharma.
Ia juga memastikan Fraksi PKB tidak akan sembarangan menyetujui pembahasan anggaran daerah tanpa laporan dan pemaparan yang jelas.“Kami tidak akan menandatangani APBK yang tidak disertai laporan penggunaan anggaran serta pemaparan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Silaturahmi dan coffee morning tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PKB Bireuen Abi Nanda, Sekjen PKB Amiruddin Daud, serta puluhan wartawan liputan Kabupaten Bireuen dan Aceh.(**)
0 Komentar