 |
Bupati Al-Farlaky, Sambut Langsung Massa yang menggelar Aksi Damai di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur (2/4) |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Aksi unjuk rasa warga di gerbang Pendopo Bupati Aceh Timur, Idi, Kamis (2/4/2026), berujung dialog terbuka. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., turun langsung menemui massa dan menjawab tuntutan secara lugas dan tegas.
Suasana sempat memanas saat orasi berlangsung. Namun, kehadiran orang nomor satu di Aceh Timur itu membuat perhatian massa terpusat. Ia memilih berdiri di hadapan pendemo, bukan menghindar.
“Sejak awal banjir terjadi, saya tidak pernah meninggalkan masyarakat. Saya turun langsung ke lapangan,” tegas Al-Farlaky di hadapan massa.
Salah satu tuntutan utama pendemo adalah transparansi data korban banjir dan penerima bantuan. Massa meminta pemerintah tidak melakukan tarik-ulur data serta memastikan seluruh korban diusulkan ke pemerintah pusat.
Menjawab itu, Al-Farlaky membeberkan angka yang telah diajukan Pemkab Aceh Timur. Total sebanyak 41 ribu data korban banjir sudah diusulkan dalam dua tahap.“Sebanyak 25 ribu di tahap pertama, dan 16 ribu di tahap kedua. Ini sesuai aturan, termasuk indikator penilaian seperti dampak lumpur,” jelasnya.
Ia menegaskan, data tersebut akan terus diperjuangkan agar seluruhnya bisa terealisasi.
Menanggapi keluhan adanya korban yang belum terdata, Bupati mengaku telah menginstruksikan pembentukan posko pengaduan di setiap kecamatan hingga tingkat kabupaten.“Laporkan jika ada yang belum masuk data. Selesaikan di kecamatan, kalau belum tuntas, naik ke kabupaten di Pendopo,” katanya.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan data sekaligus membuka akses pengaduan langsung bagi masyarakat.
Al-Farlaky juga meluruskan mekanisme penyaluran bantuan yang kerap disalahpahami masyarakat. Ia menjelaskan, bantuan dibagi dalam dua jalur utama:
* BNPB melalui Bank BSI: untuk pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta bantuan rumah rusak.
* Kementerian Sosial melalui Kantor Pos: untuk jatah hidup (jadup), dana stimulus, dan bantuan perabot rumah tangga.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya bertugas mengusulkan data, sementara keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.“Kami punya keinginan yang sama dengan masyarakat, semua harus dapat bantuan. Tapi ada mekanisme yang harus dilalui,” ujarnya.
Di tengah proses pendataan dan penyaluran bantuan, Al-Farlaky mengingatkan pentingnya keseragaman informasi dari tingkat gampong hingga kabupaten.
Ia menilai, kesalahan informasi di tingkat bawah bisa memicu keresahan di tengah masyarakat.“Jangan sampai informasi yang salah membuat situasi makin keruh. Mekanisme sudah kami sampaikan dengan jelas,” tegasnya.
Di akhir dialog, Bupati meminta masyarakat bersabar karena proses penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia menyebut masa pemulihan banjir ditargetkan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
“Kami akan terus memperjuangkan seluruh data yang sudah diusulkan. Pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa pun berakhir kondusif, dengan harapan tuntutan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan bantuan tersalurkan merata.(**)
0 Komentar