 |
Dedi Saputra, Pemerhati Sosial, Kabupaten Aceh Timur (31/3) |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Kekacauan pendataan korban banjir di Kabupaten Aceh Timur kian menuai sorotan tajam. Data yang dinilai tidak akurat, simpang siur, bahkan terkesan amburadul, memicu kekhawatiran publik karena berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga mulai angkat suara dan mendesak DPRK Aceh Timur untuk segera turun tangan. Mereka meminta digelarnya rapat terbuka yang melibatkan seluruh perwakilan desa terdampak banjir agar persoalan ini dibahas secara transparan dan menyeluruh.
“Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak menerima bantuan hanya karena data yang tidak valid,” ujar salah satu warga terdampak.
Sorotan juga datang dari pemerhati sosial Aceh Timur, Dedi Saputra. Ia menilai peran wakil rakyat dalam merespons kondisi di lapangan masih belum maksimal.
“Sejauh ini hanya segelintir anggota DPRK yang turun langsung membantu. Selebihnya belum benar-benar mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan,” kata Dedi, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, tanpa forum resmi yang melibatkan masyarakat korban, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi memperburuk ketimpangan distribusi bantuan.“Kami minta DPRK jangan tutup mata. Segera gelar rapat dengan melibatkan masyarakat agar suara korban banjir benar-benar didengar,” tegasnya.
Desakan ini mencerminkan meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap penanganan pascabencana.
Warga berharap DPRK Aceh Timur dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sekaligus memastikan pendataan korban dilakukan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran, sehingga seluruh korban banjir mendapatkan haknya tanpa terkecuali.(TS)
0 Komentar