 |
| Ilustrasi dampak dan penanganan korban bencana Kabupaten Aceh Timur. |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Bantuan banjir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang semestinya meringankan beban korban, justru memantik polemik serius di Kabupaten Aceh Timur. Ketidaksinkronan data penerima membuat bantuan dinilai tak tepat sasaran, memicu gelombang protes warga hingga aparat desa (Keuchik) menjadi “tameng hidup” kemarahan di lapangan.
Situasi ini viral di media sosial setelah sejumlah warga mengeluhkan adanya dugaan “data siluman” nama penerima yang tidak sesuai kondisi Riel. Di sisi lain, banyak korban terdampak justru tidak terakomodasi.
Keresahan paling terasa di Kecamatan Darul Ihsan dan Idi Rayeuk. Data lapangan menunjukkan perbedaan mencolok antara usulan desa dan realisasi bantuan:
Desa A: Dari 163 warga terdampak yang diusulkan, hanya 23 orang menerima bantuan.
Kampung Jawa: Dari lebih 800 warga terdampak, hanya 154 yang masuk daftar penerima.
Ironisnya, sejumlah warga yang tidak terdampak justru tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara ratusan korban lainnya tidak memiliki kejelasan status.
Sejumlah Keuchik mengaku berada di posisi paling rentan. Mereka dituding tidak adil hingga dicurigai “bermain data”, padahal hanya bertugas mengusulkan berdasarkan kondisi lapangan.
“Kami hanya kirim data sesuai fakta. Bukan kami yang menentukan siapa yang dapat bantuan. Tapi sekarang kami yang disalahkan, didatangi warga dalam jumlah besar,” ujar seorang keuchik dengan nada tertekan.
Tekanan sosial yang meningkat membuat sejumlah aparatur desa merasa terintimidasi, bahkan khawatir konflik horizontal antarwarga bisa terjadi jika situasi terus dibiarkan.
"Polemik ini telah berlangsung sekitar empat bulan tanpa kejelasan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun instansi terkait soal mekanisme penetapan penerima bantuan.
Ketiadaan transparansi dinilai memperkeruh keadaan. Di akar rumput, spekulasi berkembang liar dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Para keuchik dan warga kini mendesak langkah konkret:
* Klarifikasi terbuka dari Pemkab Aceh Timur dan instansi terkait soal alur penyaluran bantuan.
* Pembukaan data penerima secara transparan untuk menghindari dugaan manipulasi.
* Solusi lanjutan bagi korban banjir yang hingga kini belum mendapatkan bantuan.
Jika tidak segera ditangani secara terbuka dan akuntabel, polemik ini dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial yang lebih luas, terutama dalam suasana pasca-Idul Fitri yang seharusnya menjadi momentum menjaga kondusivitas.
Catatan Redaksi: Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa akurasi data dan transparansi distribusi bantuan merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik—terutama di tengah situasi bencana.(HS)
0 Komentar