 |
| Surya Dharma, SH, Wakil Ketua DPRK Bireuen (doc) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Wakil Ketua DPR Kabupaten Bireuen, Surya Dharma, SH, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRK menemukan sejumlah persoalan serius dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Menurut Surya Dharma, berbagai capaian yang selama ini dipublikasikan pemerintah daerah tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menilai lemahnya tata kelola pemerintahan justru memperlihatkan kegagalan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar kekurangan administratif atau teknis. Ini menyangkut kegagalan tata kelola pemerintahan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Surya Dharma, Kamis (7/5/2026).
Sorotan paling tajam diarahkan pada rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai sekitar 25,36 persen, padahal Kabupaten Bireuen dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Surya menilai kondisi tersebut menunjukkan lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat. Menurutnya, ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara secara cepat, anggaran justru tidak terserap secara maksimal.
“Di tengah bencana, rakyat menunggu langkah cepat pemerintah. Tapi yang terlihat justru anggaran diam dan penanganan berjalan lambat. Ini menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan dan buruknya koordinasi antarlembaga,” ujarnya.
Kritik terhadap penanganan bencana sebelumnya juga pernah disampaikan Surya Dharma terkait transparansi bantuan banjir dan pendataan korban terdampak di Bireuen.
Selain sektor kebencanaan, Pansus DPRK juga menemukan rendahnya realisasi program di sektor kesehatan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program penyediaan sediaan farmasi yang hanya terserap sekitar 20,87 persen.
Menurut Surya Dharma, lemahnya serapan anggaran kesehatan menjadi indikator buruknya pengelolaan pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau anggaran kesehatan saja tidak mampu direalisasikan secara maksimal, bagaimana pelayanan publik bisa membaik? Ini bukan soal angka laporan, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemerintah daerah gagal menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama, padahal layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Tak hanya itu, persoalan pengelolaan sampah juga ikut menjadi perhatian serius. Surya menilai pola pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen masih berjalan secara konvensional tanpa inovasi dan konsep jangka panjang.
“TPA hari ini lebih terlihat sebagai tempat penumpukan persoalan, bukan pusat pengelolaan sampah modern. Tidak ada inovasi, tidak ada keberpihakan terhadap lingkungan, dan tidak ada solusi berkelanjutan,” kritiknya.
Ia mengingatkan bahwa jika pola pengelolaan seperti itu terus dipertahankan, maka Bireuen berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.
Di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Surya Dharma juga menyoroti lemahnya kinerja pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Meski realisasi PAD secara umum mencapai 96,22 persen, penerimaan dari sektor pajak daerah hanya berada di kisaran 80,47 persen.
Ia juga menilai Badan Pendapatan Daerah yang telah dibentuk belum berjalan optimal karena minimnya penguatan kelembagaan dan pengisian struktur organisasi.
“Pemerintah terus berbicara soal peningkatan PAD, tetapi perangkat pendukungnya justru belum dipersiapkan secara serius. Ini menunjukkan inkonsistensi dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” tegasnya
Menutup pernyataannya, Surya Dharma menegaskan seluruh temuan Pansus DPRK harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
“Sudah cukup dengan narasi dan pencitraan. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kerja nyata dan keberanian mengambil langkah konkret. Kalau pola seperti ini terus dipertahankan, yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi masa depan Bireuen,” ujarnya.
Ia memastikan DPRK Bireuen akan terus menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan seluruh rekomendasi Pansus benar-benar dijalankan pemerintah daerah.
“Ini peringatan keras bagi pemerintah daerah. Segera berbenah atau bersiap menghadapi konsekuensi politik dan tekanan publik,” tutup Surya Dharma.(**)
0 Komentar