 |
| Nanda Rizka, S.Pdi, Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen (8/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Suasana politik dan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Bireuen kembali memanas. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen usai mencermati sejumlah temuan dalam Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Politisi yang akrab disapa Abi Nanda itu menegaskan, kritik yang disampaikan Fraksi PKB bukan serangan politik ataupun bentuk kebencian terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRK sebagai representasi rakyat.
“Kalau kritik dianggap kebencian, maka cara berpikir pemerintah patut dipertanyakan. DPRK bukan bawahan pemerintah. Kami dipilih rakyat untuk mengawasi, mengoreksi, dan memastikan pemerintahan berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menyenangkan penguasa,” tegas Abi Nanda, Jumat (8 May 2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Fraksi PKB menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membelit tata kelola pemerintahan di Bireuen. Mulai dari rendahnya realisasi bantuan sosial, lambannya pelayanan publik, persoalan pendidikan, hingga lemahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Menurut Abi Nanda, kritik keras yang disampaikan pihaknya lahir dari kenyataan yang dirasakan langsung masyarakat di lapangan.
“Yang kami kritik bukan pribadi. Yang kami kritik adalah lemahnya tata kelola pemerintahan. Jangan dibalik seolah-olah yang salah adalah pihak yang mengingatkan. Justru yang berbahaya adalah ketika pemerintah mulai alergi terhadap kritik,” ujarnya.
Fraksi PKB menilai pemerintah daerah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan administratif dan mengejar angka-angka laporan, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani.
“Rakyat tidak hidup dari pidato seremonial. Rakyat tidak kenyang dengan presentasi realisasi anggaran. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan nyata, sekolah yang berkualitas, bantuan sosial yang tepat sasaran, pelayanan kesehatan yang manusiawi, dan pemerintah yang cepat hadir ketika rakyat susah,” kata Abi Nanda.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah rendahnya realisasi bantuan sosial yang disebut hanya mencapai 54,37 persen. Menurut mereka, angka tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas sosial pemerintah daerah di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
“Di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi, angka kemiskinan, dan dampak bencana, pemerintah justru gagal menyalurkan bantuan sosial secara maksimal. Ini bukan persoalan teknis biasa. Ini soal sensitivitas dan keberpihakan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Fraksi PKB. Abi Nanda menilai pemerintah belum memiliki arah pembenahan yang jelas terhadap kualitas pendidikan daerah.
“Jangan hanya bangga membangun bangunan fisik sementara kualitas pendidikan dibiarkan. Generasi muda Bireuen membutuhkan sistem pendidikan yang kuat, guru yang berkualitas, dan manajemen pendidikan yang sehat. Kalau ini terus diabaikan, kita sedang mewariskan masalah besar untuk masa depan daerah,” kritiknya.
Fraksi PKB turut menyoroti lemahnya orientasi pelayanan publik di sejumlah SKPK. Mereka menilai birokrasi masih terlalu fokus pada penyelesaian administrasi dibanding memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan bicara reformasi birokrasi kalau rakyat masih dipersulit. Jangan bicara pelayanan prima kalau masyarakat masih harus menghadapi lambannya respons pemerintah. Pemerintah harus berhenti merasa puas dengan laporan di atas meja, sementara keluhan masyarakat terus menumpuk di bawah,” tegas Abi Nanda.
Meski melontarkan kritik keras, Fraksi PKB menegaskan pihaknya tidak sedang membangun permusuhan dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, kritik itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik demi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bireuen.
“Kami hadir bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Kami hadir untuk bersama-sama membangun Bireuen ke arah yang lebih baik. Tetapi membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan budaya ABS dan saling memuji. Daerah ini membutuhkan keberanian untuk jujur melihat kelemahan,” ujar Nanda Rizka.
Fraksi PKB memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan tegas agar penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau pemerintah bekerja baik, kami akan mendukung. Tetapi kalau pelayanan publik lemah, bansos tidak maksimal, pendidikan bermasalah, dan hak dasar rakyat diabaikan, maka Fraksi PKB akan tetap bersuara keras. Karena keberpihakan kami jelas bersama rakyat,” pungkas Abi Nanda.(**)
0 Komentar