 |
| Bupati Al-Farlaky Pimpin Rapat Evaluasi Pemulihan dampak bencana bersama BUMN Aceh Timur (30/12) |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky kembali memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur, Selasa (30/12/2025), dengan melibatkan lintas sektor untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Berbeda dari rapat evaluasi sebelumnya, kali ini Al-Farlaky turut mengundang sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi vertikal, di antaranya PLN, Pertamina, Telkomsel, serta Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, rapat juga dihadiri para camat dan kepala perangkat daerah terkait.
Menurut Al-Farlaky, pelibatan para pemangku kepentingan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memperoleh gambaran riil kondisi pemulihan di lapangan.
“Rapat kali ini memang agak berbeda karena kita melibatkan PLN, Pertamina, Telkomsel, dan BPN. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran konkret terkait perkembangan pemulihan pascabencana. Ada sejumlah persoalan di lapangan yang perlu kita koordinasikan bersama,” kata Al-Farlaky.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Aceh Timur menyoroti ketersediaan dan distribusi energi, khususnya pasokan BBM dan LPG 3 kilogram. Al-Farlaky mengungkapkan masih adanya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas melon dan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).
“Kita ingin memastikan bagaimana regulasi dan pengawasannya. Pertamina menyampaikan akan berkoordinasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, bersama Telkomsel, pembahasan difokuskan pada pemulihan jaringan telekomunikasi. Sejumlah BTS dilaporkan belum berfungsi normal akibat kerusakan pascabencana, termasuk gangguan kabel optik yang terdampak aktivitas alat berat.
“Kita akan sampaikan titik-titik kerusakan. Telkomsel juga berkomitmen membuka akses jaringan baru, terutama di lokasi hunian sementara yang belum memiliki jaringan internet, termasuk untuk mendukung aktivitas belajar,” jelas Al-Farlaky.
Adapun dengan PLN, Bupati menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang belum menikmati listrik secara optimal. Saat ini PLN masih melakukan perbaikan jaringan dan pembukaan jalur baru.
“Khusus Kecamatan Simpang Jernih, PLN akan membuka jaringan baru sepanjang kurang lebih 30 kilometer. Jika terpasang, jaringan ini akan menerangi enam desa, yakni HTI Rantau, Naro, Rantau Panjang, Milidi, Tampur Paloh, dan Pandeglang. Estimasi pengerjaan sekitar satu minggu,” ungkapnya.
Selain itu, PLN juga menyalurkan bantuan berupa genset untuk desa-desa yang listriknya belum menyala sama sekali.
Dalam rapat tersebut, Al-Farlaky juga menekankan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana. Pembangunan Huntara akan dilakukan melalui beberapa skema, baik secara komunal maupun individual.
Skema komunal, kata dia, dapat memanfaatkan tanah milik desa seperti lapangan bola atau lapangan voli. Jika tidak tersedia, lahan lain seperti HGU juga bisa digunakan melalui mekanisme kerja sama dengan pemilik lahan.
“Ini kebijakan pemerintah yang tentu akan kita komunikasikan dengan pemilik HGU,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan Huntara juga dimungkinkan di lahan milik warga. Setiap lokasi akan dibangun dua unit bangunan, masing-masing sebagai ruang utama dan dapur, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi hunian tetap (Huntap).
Al-Farlaky menyebutkan sejumlah desa telah menyatakan kesiapan untuk dilakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Huntara, di antaranya Gampong Grong-Grong, Kecamatan Pante Bidari, serta Dusun Tepin Gajah, Desa Seumatang, Kecamatan Julok.
“Namun, ada juga warga yang memilih tidak menempati Huntara. Untuk kondisi seperti ini, pemerintah menyiapkan skema alternatif berupa dana tunggu hunian,” pungkasnya.
0 Komentar