Pemulihan Pasca Bencana: Pemerintah Aceh Resmi Surati UNDP dan UNICEF

Bendera United Nations Children’s Fund (UNICEF), Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

 BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), dalam upaya penanganan serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Langkah tersebut diambil menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta tingginya jumlah korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Tanah Rencong. Pemerintah Aceh menilai dukungan lembaga internasional dengan pengalaman global dalam penanganan krisis kemanusiaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF telah disampaikan melalui surat resmi. Kedua lembaga PBB itu dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam mendampingi Aceh, terutama pascatragedi tsunami 2004.

“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan sejumlah lembaga internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana berskala besar, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA, Minggu (14 Desember 2025).

Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan pada fase pemulihan, terutama dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti pembangunan kembali infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.

“Benar, sudah kami surati secara resmi. Karena mereka merupakan lembaga resmi PBB yang beroperasi di Indonesia, maka keterlibatan mereka dalam proses pemulihan Aceh kami nilai sangat penting,” katanya.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, hingga memasuki pekan ketiga pascabencana, dampak banjir dan longsor telah meluas di 18 kabupaten/kota. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur publik dan fasilitas vital, tetapi juga menimbulkan ratusan korban meninggal dunia, sementara sejumlah warga lainnya masih dalam pencarian.

Di tengah situasi tersebut, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 77 lembaga kemanusiaan dan 1.960 relawan telah terlibat langsung dalam proses tanggap darurat dan pemulihan. Para relawan berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta berbagai organisasi lainnya.

Muhammad MTA menambahkan, jumlah lembaga dan relawan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan dan kompleksitas penanganan pascabencana.

“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban terdampak, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan menunjukkan solidaritas demi pemulihan Aceh,” ujarnya.(KA)