 |
| Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan se-Aceh di Aula Unit I Distanbun Aceh (30/4). |
BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana besar yang melanda wilayah ini pada akhir 2025. Upaya tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan se-Aceh yang digelar di Aula Unit I Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Kamis (30/4/2026).
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia, menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing dan nilai tambah komoditas dari hulu hingga hilir.
“Peningkatan efisiensi usaha, produktivitas, kapasitas, serta daya saing menjadi kunci agar sektor tanaman pangan dan perkebunan mampu bertahan sekaligus berkembang, termasuk untuk orientasi ekspor,” ujar Azanuddin saat membacakan sambutan Sekda.
Namun, tantangan besar masih membayangi. Bencana yang terjadi pada 26 November 2025 disebut telah meluluhlantakkan sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh. Infrastruktur publik hingga lahan pertanian dan perkebunan mengalami kerusakan parah, disertai korban jiwa dalam jumlah besar.
Data Distanbun mencatat, total areal persawahan terdampak mencapai sekitar 57.364 hektare. Dari jumlah itu, 27.437 hektare masuk kategori rusak ringan dan sebagian besar tengah dipulihkan melalui program optimasi lahan seluas 27.071 hektare.
Sementara itu, sekitar 13.405 hektare mengalami kerusakan sedang. Dari luasan tersebut, 4.393 hektare tengah dalam tahap rehabilitasi, sedangkan 7.850 hektare lainnya masih dalam proses penanganan oleh Kementerian Pertanian.
Adapun kerusakan berat mencapai 16.283 hektare dan hingga kini belum tertangani secara optimal. Pemerintah Aceh berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat segera terealisasi untuk mempercepat pemulihan di kategori ini.
Pemerintah daerah juga meminta keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dalam melengkapi persyaratan administrasi serta mendukung kerja tim lapangan.
“Target kita jelas, lahan yang rusak harus kembali seperti semula, bahkan kalau bisa lebih baik,” kata Azanuddin.
Percepatan pemulihan turut melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam), serta dukungan TNI dan kelompok tani. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses konstruksi dan rehabilitasi lahan agar segera bisa ditanami kembali pada musim tanam tahun ini.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyebut pemerintah pusat terus berupaya mengembalikan kondisi lahan terdampak ke kondisi semula.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Diharapkan mulai akhir Mei, sebagian lahan sudah bisa kembali ditanami,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Kementerian Pertanian tengah mengupayakan tambahan anggaran untuk menangani lahan yang belum tersentuh intervensi.
Dukungan politik juga menguat. Anggota DPR RI Komisi IV, T.A. Khalid, menegaskan pentingnya percepatan kerja di lapangan agar petani tidak terlalu lama menunggu.
“Petani sudah cukup lama terdampak. Jangan sampai respons kita justru lambat. Semua pihak harus bekerja ekstra,” katanya.
Selain fokus pemulihan, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga Luas Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak beralih fungsi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada nasional.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, perwakilan Kementerian Pertanian, unsur TNI, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian di Aceh.(TS)
0 Komentar