 |
| Aksi Damai Jilid III, Massa kembali kepung Kantor Bupati Bireuen, menuntut pemenuhan gak korban bencana dan desak pengusutan Izin Perkebunan Sawit (4/5) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Gelombang protes warga kembali mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Bireuen. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi damai jilid III di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin (4/5/2026), menuntut pengusutan tuntas izin perkebunan kelapa sawit yang diduga menjadi pemicu bencana ekologis di wilayah tersebut.
Sejak pukul 09.00 WIB, massa dari berbagai kecamatan mulai memadati kawasan Jalan Medan–Banda Aceh, tepatnya di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang. Mereka datang dengan satu suara: meminta keadilan atas kerusakan lingkungan yang dinilai telah merampas ruang hidup masyarakat.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di antara para demonstran tampak korban banjir dan tanah longsor yang masih bergulat dengan dampak bencana sejak akhir November 2025. Perempuan, pemuda, hingga orang tua berdiri berdampingan, membawa poster berisi kritik tajam terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Usut tuntas izin sawit bermasalah!” dan “Hutan rusak, rakyat yang jadi korban!” menjadi beberapa pesan yang menggema di lokasi aksi.
Dalam orasinya, massa menilai alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit telah memperparah risiko bencana di Bireuen. Mereka menduga praktik perambahan hutan secara ilegal berlangsung masif, tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.
Menurut mereka, kerusakan kawasan hutan di wilayah pegunungan telah menghilangkan fungsi ekologis sebagai penyangga air, yang berujung pada banjir bandang dan longsor.
“Bencana ini bukan semata-mata faktor alam. Ini akibat keserakahan dan pembiaran. Kami menuntut aparat penegak hukum segera mengusut izin-izin sawit yang bermasalah,” tegas salah satu perwakilan massa.
Tak hanya soal lingkungan, massa juga menyoroti dugaan pelanggaran administratif oleh sejumlah perusahaan perkebunan, termasuk kewajiban pajak yang dinilai tidak transparan.
Bagi warga, dampak bencana tidak cukup ditebus dengan bantuan sementara seperti sembako atau program rumah dhuafa. Mereka menilai pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.
“Yang hilang bukan hanya rumah, tapi juga nyawa dan mata pencaharian. Ini soal masa depan kami,” ujar seorang korban banjir yang turut berorasi.
Banjir dan longsor yang melanda Bireuen pada November 2025 disebut telah merenggut korban jiwa, merusak permukiman, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, infrastruktur vital seperti Bendungan Pante Lhong juga dilaporkan mengalami kerusakan parah, memperkuat dugaan adanya kaitan antara degradasi lingkungan dan bencana yang terjadi.
Ini merupakan kali ketiga warga turun ke jalan dengan tuntutan serupa. Aksi berulang ini mencerminkan meningkatnya kekecewaan publik terhadap lambannya respons pemerintah dan aparat penegak hukum.
Massa menegaskan akan terus melakukan aksi hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang, baik dalam bentuk investigasi menyeluruh maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
“Kami tidak akan berhenti. Ini bukan hanya soal hari ini, tapi soal masa depan anak cucu kami,” ujar massa secara serempak.
Hingga aksi berlangsung, belum terlihat pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait tuntutan warga. Situasi ini semakin mempertegas jarak antara aspirasi masyarakat dan respons kebijakan.
Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kini dihadapkan pada satu pilihan: bertindak tegas atau menghadapi gelombang protes yang kian meluas.(**)
0 Komentar