HRD Pengungsi Banjir Bireuen: Sudah Dipindah ke Kantor Bupati, Tapi Data Korban Jangan Sampai Terabaikan
Silaturahmi
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan Daud atau yang akrab disapa HRD, menyoroti penanganan pengungsi korban banjir di Kabupaten Bireuen. Ia menilai ada kemajuan setelah para pengungsi dipindahkan ke kompleks Kantor Bupati Bireuen, meski sejumlah persoalan lain masih perlu segera diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan HRD saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers liputan Kabupaten Bireuen, Minggu (15 Maret 2025).
“Alhamdulillah pemerintah sudah menempatkan para pengungsi di kompleks Kantor Bupati Bireuen. Ini menunjukkan ada perubahan dan kemajuan dibanding sebelumnya,” kata HRD dalam sambutannya.
Menurutnya, sebelumnya para pengungsi korban banjir tersebar di sejumlah gampong dan kecamatan. Kondisi itu dinilai menyulitkan koordinasi penanganan serta distribusi bantuan.
Kini, dengan penempatan di kawasan kantor pemerintah daerah, penanganan pengungsi diharapkan lebih terpusat dan memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta bantuan bagi warga terdampak.
Bireuen Jadi Sorotan Publik
HRD juga menyinggung kondisi Kabupaten Bireuen yang belakangan kerap menjadi perhatian publik di Aceh.
Berbagai isu dan persoalan yang muncul membuat daerah tersebut ramai diperbincangkan.“Persoalan yang mencuat di Aceh hari ini banyak terjadi di Kabupaten Bireuen. Berbagai informasi yang beredar menjadi konsumsi publik, sehingga Bireuen semakin viral dan semakin menjadi sorotan,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap perhatian publik tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi korban bencana.
Hunian Jadi Kebutuhan Mendesak
HRD menegaskan, kebutuhan paling mendesak bagi korban bencana saat ini adalah hunian yang layak. Penanganannya, kata dia, harus dimulai dari pembangunan hunian sementara (huntara) sebelum dilanjutkan dengan hunian tetap (huntap).“Yang dibutuhkan masyarakat korban bencana hari ini adalah hunian. Diawali dengan huntara, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan hak masyarakat korban bencana yang harus dipenuhi oleh negara.
Sebagai wakil rakyat di DPR RI, HRD mengaku pernah menyurati kementerian terkait maupun lembaga penanggulangan bencana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat korban bencana.“Setiap saya turun ke lokasi bencana, harapan yang selalu disampaikan pengungsi adalah soal tempat tinggal. Karena itu saya juga menyurati kementerian dan BNPB untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut,” ungkapnya.
Pemerintah Daerah Diminta Aktif Ajukan Data
HRD menjelaskan bahwa negara sebenarnya telah membuka ruang dengan menyediakan anggaran serta berbagai fasilitas untuk penanganan korban bencana.
Namun menurutnya, sering kali persoalan muncul di tingkat daerah, terutama terkait proses birokrasi dan kelengkapan data korban.“Negara sudah menyediakan anggaran dan fasilitas. Tetapi kadang di daerah kurang jeli dalam hal birokrasi, sehingga masih ada korban yang luput dari perhatian,” kata HRD.
Ia menambahkan, program penanganan dampak bencana secara nasional berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sementara untuk pembangunan hunian, pelaksanaannya melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kementerian terkait lainnya, dengan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui mekanisme BNPB.
Karena itu, HRD menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengajukan data korban serta kebutuhan bantuan.“Jumlah korban, data pengungsi, hingga kebutuhan huntara dan huntap harus diajukan oleh bupati atau wali kota ke BNPB. Itu menjadi dasar agar para korban bisa mendapatkan hak-haknya,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif agar seluruh korban bencana banjir di Bireuen bisa mendapatkan bantuan dan fasilitas yang layak tanpa ada yang terabaikan.(**)
0 Komentar