 |
| Mucksal Mina, Ketua Bidang Organisasi PW IPNU Aceh (2/2) |
BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Aceh angkat suara menanggapi derasnya kritik yang dialamatkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Organisasi kepemudaan ini menegaskan, Sekda Aceh seharusnya tetap fokus menjalankan roda birokrasi pemerintahan dan tidak terseret untuk menghiraukan opini liar dari pengamat yang dinilai tidak objektif, bahkan cenderung provokatif.
PW IPNU Aceh menilai, belakangan ini muncul sejumlah pernyataan pengamat yang bukan hanya miskin solusi, tetapi berpotensi memperkeruh suasana dengan membenturkan Sekda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“Sekda Aceh harus tetap fokus bekerja, memastikan pelayanan publik berjalan dan birokrasi tetap stabil. Abaikan saja pengamat abal-abal yang bicara tanpa dasar, tanpa data, dan sarat kepentingan,” tegas Ketua Bidang Organisasi PW IPNU Aceh, Mucksal Mina, Senin (2/2).
Menurut Mucksal, pengamat publik sejatinya menghadirkan analisis yang jernih, konstruktif, serta berbasis fakta. Bukan sebaliknya, melempar opini tendensius yang justru memperkeruh iklim pemerintahan dan menyesatkan opini publik.“ Kalau kritik yang disampaikan bernuansa menyerang pribadi, provokatif, dan menjatuhkan, maka wajar publik mempertanyakan kapasitas dan independensinya sebagai pengamat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Sekda Aceh merupakan pejabat karier yang bekerja berdasarkan regulasi, sistem, dan mekanisme pemerintahan. Karena itu, posisi Sekda tidak semestinya dijadikan sasaran empuk opini tidak bertanggung jawab yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi.
PW IPNU Aceh juga mengingatkan bahwa dinamika pemerintahan Aceh membutuhkan suasana kondusif. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara beretika, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar sensasi.“ Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat publik, untuk menjaga etika di ruang publik. Sumbangkan gagasan yang solutif, bukan narasi yang memecah belah,” kata Mucksal.
PW IPNU Aceh berharap polemik yang tidak produktif segera dihentikan, agar pemerintah Aceh dapat bekerja maksimal menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.“ Energi Aceh tidak boleh habis untuk gaduh opini. Rakyat butuh kerja nyata, bukan kegaduhan,” pungkasnya.(**)
0 Komentar