 |
Yusri., S.Sos., M.Sos, Presiden Bireuen Lawyers Clup (BLC) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Presiden Bireuen Lawyer Club (BLC), Yusri, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen untuk secara terbuka mempublikasikan seluruh dana tanggap darurat yang diterima dalam penanganan banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.
Menurut Yusri, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menghilangkan berbagai asumsi dan spekulasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana kebencanaan.“ Perlu adanya publikasi secara jelas dan terbuka mengenai seluruh dana yang masuk ke BPBD Bireuen, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun bantuan dari pihak swasta,” ujar Yusri, Jumat (23 Januari 2026).
Ia menegaskan, transparansi tersebut merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Regulasi itu mewajibkan setiap lembaga publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.
Yusri menjelaskan, tujuan utama keterbukaan informasi adalah menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik, mendorong partisipasi warga, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.“ Informasi publik itu harus disampaikan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, kecuali informasi yang memang dikecualikan seperti rahasia negara atau data pribadi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana dana penanganan bencana dikelola selama ini. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penanggulangan bencana.“ Jika tidak disampaikan secara terbuka, maka kepercayaan publik bisa hilang. Situasi ini akan memunculkan asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat,” tegas Yusri.
Ia juga menyinggung bahwa belakangan ini BPBD Bireuen menjadi sorotan publik, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi hingga ke luar daerah, menyusul adanya dugaan penimbunan bantuan bencana yang mencuat ke ruang publik.
“Isu-isu tersebut telah mencoreng nama baik daerah. Karena itu, publikasi dana dan bantuan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan serta menjaga marwah Kabupaten Bireuen,” pungkasnya.
0 Komentar