 |
| Groundbreaking Huntara untuk korban bencana banjir di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur (9/1). |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai merealisasikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) Huntara di Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat (9/1/2025).
Pembangunan Huntara tahap awal dipusatkan di Idi Rayeuk dengan total 24 unit rumah sementara. Lokasinya berada di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk dan akan diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Sementara warga terdampak lainnya akan menerima bantuan dana tunggu hunian.
Bupati Al-Farlaky menegaskan percepatan pembangunan Huntara menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi darurat. Apalagi, masyarakat Aceh akan segera memasuki bulan suci Ramadan dan momentum Meugang.“Hari Meugang dan Ramadan adalah masa yang sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin warga korban banjir bisa menjalani ibadah dengan tenang dan tinggal di tempat yang layak. Karena itu, pembangunan Huntara ini kita kebut,” ujar Al-Farlaky.
Meski demikian, Al-Farlaky mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan status lahan. Beberapa lokasi pembangunan Huntara berada di atas lahan milik pemerintah pusat maupun lahan swasta.“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pemanfaatan dan pembebasan lahan, agar ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.
Ia merinci, pembangunan Huntara juga direncanakan di sejumlah kecamatan terdampak banjir lainnya, seperti Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, Banda Alam, serta beberapa wilayah lain di Aceh Timur.
Menurut Al-Farlaky, warga akan mulai menempati Huntara setelah lahan dinyatakan siap sepenuhnya. Proses pembangunan melibatkan anak usaha BUMN, khususnya PT Adhi Karya, dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).“Target pengerjaan sekitar 10 hari dan diharapkan rampung pada tanggal 15. Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser air minum, hingga akses internet gratis,” katanya.
Selain penyediaan hunian, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi melalui koordinasi lintas sektor. Termasuk bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sebesar Rp 15.000 per jiwa.“Kebutuhan logistik dan bantuan sosial akan terus kita kawal. Semua ini bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN RI, Teddy Barata, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntara merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari penanganan bencana nasional.
“Fokus utama saat ini adalah pembangunan Huntara dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan serupa,” ujar Teddy.
Ia menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana, mengingat skala dampak banjir di Aceh Timur tergolong besar.
“Ini bentuk kehadiran negara. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN,” katanya.
Teddy juga menekankan pentingnya data yang akurat agar program pembangunan Huntara dan bantuan lainnya tepat sasaran. Meski bersifat sementara, Huntara dibangun dengan standar kualitas yang memadai agar dapat digunakan dalam jangka waktu cukup lama.“Selain itu, penyaluran dana tunggu hunian juga akan dipercepat agar segera dirasakan masyarakat. Ini adalah ikhtiar bersama untuk memastikan warga terdampak bisa bangkit kembali,” pungkasnya.(**)
0 Komentar