 |
| Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh (5/1) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Pemerintah pusat akhirnya memastikan langkah konkret bagi ribuan korban banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh. Hunian sementara (Huntara) dipastikan segera dibangun menyusul kondisi warga yang hingga kini masih bertahan di meunasah, rumah tetangga, dan tenda darurat.
Komitmen itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, saat kunjungan kemanusiaan ke Bireuen, Senin (5/1/2026). Ia menegaskan, percepatan pembangunan Huntara menjadi prioritas mengingat bulan suci Ramadan tinggal hitungan pekan.
“Ramadan sudah di depan mata. Korban bencana butuh rasa aman dan kenyamanan agar bisa beribadah dengan tenang. Negara tidak boleh lambat dalam situasi seperti ini,” tegas Mardiono.
Mardiono menyatakan, sejak awal bencana banjir Aceh-Sumatra, PPP telah terlibat aktif dalam penanganan masa darurat. Mulai dari penyaluran bantuan awal hingga pendampingan warga terdampak. Kunjungan kali ini, kata dia, bukan sekadar simbolik. “Ini bukan kunjungan seremonial. Hari ini PPP kembali ke Aceh membawa puluhan ton bantuan logistik,” ujarnya.
Bantuan tersebut meliputi beras, gula, mi instan, minyak goreng, makanan tambahan, hingga air mineral. Distribusi logistik dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan melibatkan sekitar 200 relawan yang baru saja dikukuhkan untuk misi kemanusiaan.
Lebih jauh, Mardiono yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Ketahanan Pangan menyoroti persoalan hunian pascabencana yang dinilainya mendesak. Ia mengakui, hingga kini banyak korban masih hidup dalam kondisi tidak layak.
“Banyak warga masih mengungsi. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Huntara harus segera dibangun,” katanya.
Tak hanya soal tempat tinggal, dampak banjir terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. Mardiono mengungkapkan, banyak lahan persawahan di Bireuen rusak parah, bahkan kehilangan batas kepemilikan akibat tertimbun lumpur dan diterjang arus banjir.
“Pemerintah akan melakukan pendataan ulang lahan sawah, memastikan kembali batas dan kepemilikan petani. Banyak sawah sekarang sudah tidak jelas lagi karena tertutup lumpur,” jelas Watimpres.
Pemerintah, lanjut Mardiono, juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memulihkan ekonomi petani. Jika ditemukan lahan yang tidak lagi memungkinkan untuk digarap, opsi cetak sawah baru akan ditempuh. “Ini bukan sekadar pemulihan pascabencana, tapi juga bagian dari strategi besar menggenjot swasembada pangan nasional,” pungkasnya.
Dengan janji pembangunan Huntara dan pemulihan sektor pertanian, masyarakat kini menunggu satu hal krusial: seberapa cepat janji itu diwujudkan di lapangan.(**)
0 Komentar