 |
Bahrul Fazal, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Aceh (30/1) |
ACEH, REAKSIONE.ID | Lebih dari dua bulan pascabanjir besar melanda wilayah Aceh dan pesisir Sumatra, luka belum juga mengering. Tanah masih basah, bukan semata karena sisa hujan, melainkan oleh janji-janji yang tak pernah benar-benar jatuh ke bumi.
Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, melontarkan kritik keras terhadap penanganan bencana yang dinilai berhenti pada simbol dan seremoni.“ Yang basah hari ini bukan hanya tanah, tapi kepercayaan rakyat. Dua bulan berlalu, namun penderitaan warga seolah tak pernah masuk dalam agenda utama negara,” ujarnya dengan nada getir.
Selama hampir tiga pekan, Satuan Tugas Penanganan Bencana berdiri dengan map di tangan, logo di dada, dan rapat demi rapat di meja koordinasi. Namun di lapangan, warga masih berdiri di lumpur yang sama dengan pandangan samar menyaksikan dapur kosong, rumah rusak, dan masa depan yang belum bernama kepastian.
Negara menyampaikan situasi “aman dan terkendali”.
Namun rakyat menjawabnya dengan perut kosong dan kaki yang masih terbenam lumpur.“ Ketika negara berkata Satgas sudah dibentuk, rakyat justru melihat tangan yang dilepaskan dari tanggung jawab,” kata Bahrul.
“Seolah bencana menjadi alasan untuk cuci tangan secara berjamaah.” Sementara di tingkat bawah, Aparatur Desa hanya mampu mendata dan berdoa. Imum Gampong menenangkan jamaah, kepala lorong mencatat korban, namun semua berhenti di batas itu.
Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena tidak memiliki kuasa, anggaran, kewenangan, maupun akses terhadap pengambilan keputusan.“ Jangan salahkan desa. Bencana sebesar ini bukan beban yang bisa dipikul oleh struktur kecil tanpa negara berdiri di belakangnya,” tegas Bahrul.
Koalisi Sipil Angkat Suara
Kondisi tersebut mendorong sejumlah lembaga masyarakat sipil seperti MaTA, LBH, AJI, YKPI, ICAIOS, dan KontraS untuk bersuara lantang. Mereka menolak lupa dan menolak sikap pura-pura normal.
"Mereka tidak meminta pidato panjang, melainkan peta yang jelas. Tidak menuntut jargon, tetapi jalan yang bisa dilalui bantuan.
Sorotan utama diarahkan pada dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang dinilai belum menjadi panduan nyata di lapangan.“ R3P seharusnya menjadi kompas kebijakan, bukan arsip mati yang berdebu di lemari negara,” kritik mereka.
Hingga kini, lumpur belum sepenuhnya dibersihkan. Sungai belum dinormalkan. Sawah dan tambak yang menjadi tumpuan hidup warga berubah menjadi kenangan.
Hunian sementara masih sebatas spanduk sosialisasi, sementara data korban dinilai semrawut, tak sinkron antara pusat dan daerah, seolah arah kebijakan berjalan tanpa peta.
Satgas memang berdiri di atas Keputusan Presiden, namun realitasnya, “kakinya tak menyentuh tanah,” kata Bahrul.
Kewenangan terpecah, tanggung jawab menguap, dan korban kembali memikul beban seorang diri. Potret Aceh hari ini adalah potret negeri pascabencana:
* Banyak rapat,
Sedikit kerja.
* Banyak simbol,
Minim solusi.
* Banyak pernyataan,
nyaris tanpa keberpihakan.
Di tengah situasi itu, rakyat terus bertanya 'apakah negara' benar-benar hadir sebagai pelindung, atau hanya menjadi penonton di tribun kekuasaan, menyaksikan penderitaan berubah menjadi angka statistik tahunan?
“Karena bencana bukan hanya soal runtuhnya alam,” tutup Bahrul dengan suara tertahan,
“tetapi runtuhnya nurani kekuasaan.” (**)
0 Komentar