 |
| Bupati Al-Farlaky pimpin Rapat Evaluasi percepatan pembangunan Huntara untuk Korban Bencana Banjir Aceh Timur (3/1) |
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Gaspol (mempercepat) langkah pemulihan pascabanjir dengan mematangkan perencanaan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., memimpin langsung rapat validasi data pembangunan Huntara di Aula Serbaguna Idi, Sabtu (3 Januari 2026).
Rapat difokuskan finalisasi data rumah warga yang mengalami kerusakan berat dan kehilangan tempat tinggal, sekaligus mendorong percepatan proses perencanaan agar pembangunan dapat segera dimulai, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Dalam pemaparannya, Al-Farlaky menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara, bencana banjir telah mengakibatkan 4.558 unit rumah rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan. Ia menegaskan, validasi data menjadi tahapan krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.
“Data harus benar-benar akurat dan tidak berubah-ubah. Selain itu, status lahan Huntara wajib dipastikan dengan jelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tegas Al-Farlaky.
Rapat juga membahas skema pembangunan Huntara, baik secara komunal maupun individual. Untuk Huntara komunal, sejumlah lokasi telah diusulkan, antara lain Kecamatan Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok.
Sementara pembangunan Huntara di atas lapak milik warga direncanakan tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Selain opsi Huntara, pemerintah daerah juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara. Bantuan DTH tersebut diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Dalam rapat itu, Bupati Al-Farlaky turut menghadirkan perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan Huntara komunal dalam satu kawasan, sedangkan BNPB akan menangani pembangunan Huntara individual di atas tanah milik keluarga terdampak.
“Kami sedang merumuskan secara matang proses perencanaan pembangunan Huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus bergerak cepat, apalagi menjelang Ramadhan. Kendala lahan, termasuk di Lokop, akan kita selesaikan dengan pendekatan yang baik,” ujar Al-Farlaky.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen mempercepat pemulihan pascabencana dengan memastikan validitas data serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan Huntara dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.(**)
0 Komentar