BPBD Bireuen Bekali 200 Surveyor Pendata Ulang Korban Banjir Hidrometeorologi

Pembekalan surveyor Pendataan Ulang korban banjir di pendopo bupati Bireuen (21/1) 

 BIREUEN, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai melakukan langkah serius untuk memastikan keakuratan data korban banjir hidrometeorologi. 

Sebanyak 200 surveyor dibekali secara khusus sebelum diterjunkan melakukan pendataan ulang kerusakan dan dampak banjir di seluruh kecamatan terdampak.

Kegiatan pembekalan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi (21/1/2026), dan diikuti oleh unsur mahasiswa, relawan kemanusiaan, serta aparatur sipil negara (ASN).

Pendataan ulang ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Wakil Gubernur Aceh, guna memperoleh data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tepat sasaran.

Kepala BPBD Bireuen melalui jajaran teknis menjelaskan, seluruh surveyor akan dibagi berdasarkan wilayah kecamatan dan dikelompokkan dalam tim pencacah sesuai sektor yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan di lapangan, setiap tim akan didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa guna memastikan kelancaran serta keamanan proses pendataan di gampong-gampong.

Pendataan difokuskan pada objek yang benar-benar terdampak, terutama rumah warga dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang. Sementara rumah yang tidak mengalami kerusakan ditegaskan tidak perlu dimasukkan dalam data.

“Surveyor wajib menunjukkan langsung bukti kerusakan di lokasi. Tidak boleh ada pendataan berbasis asumsi atau laporan sepihak,” ditegaskan dalam pembekalan.

Sasar Berbagai Sektor Terdampak

Selain sektor perumahan, pendataan juga mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, serta sektor lintas lainnya. Khusus perumahan, klasifikasi kerusakan dibagi secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih penilaian.

Setiap surveyor diwajibkan mengisi dokumen survei berupa formulir, tabel, dan daftar isian secara lengkap, tanpa memberikan penilaian subjektif terhadap tingkat kerusakan.

Gunakan Aplikasi BNPB

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bireuen, Ir. Bukhari, ST, menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui dua metode, yakni manual dan digital. “Selain formulir fisik, data juga dimasukkan melalui aplikasi resmi BNPB. Harapannya, hasil verifikasi benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, masa verifikasi dan fasilitasi akan berlangsung selama lima hari, sebelum kemudian memasuki tahap uji publik agar data yang dihasilkan dapat diketahui dan dikoreksi secara terbuka oleh masyarakat. Mahasiswa dan Relawan Siap Terjun

Salah seorang surveyor, Annas Zainunis, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Iskandar Muda (UNIKI), mengaku siap menjalankan tugas setelah menerima pembekalan teknis. “Kami memahami bahwa pendataan ini sangat menentukan hak masyarakat terdampak. Karena itu kami akan bekerja sesuai prosedur dan fakta lapangan,” ujarnya.

Partisipasi juga datang dari unsur relawan. Samsul Kamal, relawan dari Amanah, bersama 14 rekannya turut bergabung dalam kegiatan tersebut. “Kami bangga bisa terlibat langsung membantu masyarakat bersama mahasiswa dan ASN. Ini bentuk kepedulian nyata terhadap korban banjir,” katanya.

BPBD Tekankan Nilai Kemanusiaan

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Bireuen, Dolly Mardian, SE, MSM, memberikan motivasi kepada seluruh surveyor sebelum diterjunkan ke lapangan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan pendataan bukan sekadar tugas administratif, tetapi memiliki nilai kemanusiaan dan ibadah.

“Mulailah bekerja dengan niat tulus. Data yang jujur dan objektif akan menjadi harapan bagi masyarakat Bireuen yang sedang bangkit dari bencana,” pesannya.

BPBD juga mengharapkan dukungan penuh para camat dan keuchik di setiap wilayah agar para enumerator dapat menjalankan tugas secara maksimal, sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif masyarakat terdampak banjir hidrometeorologi.(AAP)